Menggali Resah Warga Kepulauan Seribu soal Observasi WNI

JAKARTA - Beberapa warga Kepulauan Seribu mendatangi Balai Kota DKI sore ini. Mereka memegang poster yang berisikan protes terhadap rencana pemerintah yang akan mengobservasi WNI di Pulau Sebaru Kecil.

Jumlah mereka tak banyak. Mereka hanya melakukan aksi dengan menuturkan penyampaian surat terbuka dari Komite Nasional Pemuda Indoensia (KNPI) wilayah terkait, atas nama masyarakat Kepulauan Seribu. Tak lama, mereka kembali pulang menyeberang. 

Ketua KNPI Kepulauan Seribu Lukman Hadi menyatakan, setidaknya perwakilan masyarakat Kepulauan Seribu telah menyampaikan aspirasi mereka. Meskipun, mereka tak menerima perwakilan Pemprov DKI untuk melakukan negosiasi. 

Lukman bilang, sejatinya masyarakat tidak menolak keberadaan WNI yang diobservasi selama 14 hari di kabupaten tempat tinggal mereka. Mereka juga tak begitu khawatir terhadap potensi penularan virus kepada warga. 

Namun, Lukman meminta jajaran pemerintah, baik pusat maupun Pemprov DKI memperhatikan potensi kerugian ekonomi dari adanya observasi 188 WNI dari penyebaran virus Kapal Pesiar World Dream dan ditempatkan di Pulau Sebaru. 

"Kita minta kepada pemerintah bisa memberikan jaminan bahwa pariwisata di Kepulauan Seribu tidak terguncang," kata Lukman saat dihubungi, Jumat, 28 Februari. 

Pemerintah harus tahu, semenjak penyebaran informasi rencana observasi WNI tersebut, telah ada 200 wisatawan yang membatalkan perjalanan wisata ke berbagai pulau di Kepulauan Seribu.

Hal ini, kata Lukman, jelas merugikan warga setempat dalam sektor ekonomi. Sebab, mata pencaharian mereka jelas berkurang karena minimnya wisatawan yang datang. 

"Observasi saja belum dimulai, apalagi observasi ini nanti sudah dimulai. Makin kecil pendapatan kita," tutur Lukman. 

Kalau bisa sih, lanjut Lukman, Presiden Joko Widodo meninjau ulang keputusan observasi di Pulau Sebaru. Lukman meminta observasi tetap dilakukan di KRI Soeharso. 

"Kapal KRI itu kan kapal rumah sakit yang setipe dengan rumah sakit tipe B. Jadi, semua alat dan fasilitasnya jauh lebih lengkap. Tapi apabila itu tidak bisa dilakukan dan tetap di lakukan di pulau sebaru, ya kita gak bisa apa-apa. Kita hanya bisa menerima itu dengan catatan," katanya. 

Sambung Lukman, catatan yang diminta masyarakat Kepulauan Seribu adalah penempatan dokter dan psikiater di pulau-pulau pendududuk. Tak lupa, pemerintah juga perlu menyiapkan alat pendeteksi kesehatan di penjuru pulau sebagai upaya pencegahan penularan akibat observasi. 

"Kami juga meminta Kementerian Kesehatan RI melakukan sosialisasi dan membuka fakta dan data dari 188 WNI yang akan diobservasi," ungkap Lukman. 

Selain itu, mereka meminta pemerintah pusat memberikan garansi keamanan terkait dengan kelangsungan sektor pariwisata yang selama satu dekade ini menjadi sumber ekonomi masyarakat selain perikanan.