Tiru Jawaban Jokowi, Kaesang Biarkan Masyarakat Menilai Soal Anggapan Dinasti Politik 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritasi Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep buka suara soal anggapan sejumlah pihak mengenai dinasti politik yang tengah dibangun oleh keluarga Presiden Joko Widodo.

Putra bungsu Jokowi ini menjawab isu dinasti politik yang tengah menguat tersebut serupa dengan ayahnya. Kaesang menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai benar atau tidaknya tudingan tersebut.

"Jadi, jawab yang dinasti politik, monggo, serahkan, balikkan lagi pada masyarakat," kata Kaesang usai deklarasi capres-cawapres Prabowo-Gibran yang didukung PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Oktober.

Di lokasi yang sama, Prabowo juga membela Jokowi yang dianggap melanggengkan kekuasaannya melalui praktik politik dinasti. Bahkan, dia mengaku keluarganya juga melakukan dinasti politik untuk membangun bangsa dan negara.

"Saya dari dinasti politik, saya putranya Soemitro Djojohadikoesoemo, saya cucunya Margono Djojohadikoesoemo. Kami dinasti dalam arti keluarga kami selalu berjuang untuk rakyat," ungkap Prabowo.

Prabowo mengimbau semua pihak untuk melihat sisi positif dari makna dinasti politik tersebut.

"Dua adik orang tua saya gugur untuk republik. Jadi kita ambil pengertian yg positif dari pengertian dinasti politik adalah keluarga yg patriotik, keluarga yg ingin berbakti pada negara dan bangsa. Salahnya apa? Jangan dipolitisasi," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menanggapi tudingan terkait dinasti politik yang belakangan disematkan sejumlah pihak kepada keluarganya. “Ya itu kan masyarakat yang menilai,” kata Jokowi setelah menghadiri acara Investor's Daily Summit 2023 di Jakarta.

Jawaban serupa sebelumnya sudah disampaikan Jokowi, Jumat 13 Oktober 2023 lalu, di sela kegiatannya di Indramayu, Jawa Barat.

Namun pada kesempatan kali ini Jokowi menekankan bahwa dalam kontestasi pemilu masyarakat menjadi pemegang kendali yang menentukan siapa calon yang akan terpilih.

“Dalam pemilihan pun baik di pilkada, pemilihan wali kota, pemilihan bupati pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi,” jelasnya.

Belakangan ini istilah dinasti politik kerap disematkan kepada keluarga Jokowi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka jalan bagi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Putusan MK itu dinilai memiliki konflik kepentingan, karena Ketua MK Anwar Usman merupakan adik ipar Joko Widodo, hingga akhirnya Jokowi dituding ingin membangun dinasti politik dengan melanggengkan kekuasaan keluarganya.