Perangi Krisis Iklim, Puan Minta Pemerintah Gencar Perbanyak Buka Investasi Proyek Energi Terbarukan

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk meningkatkan proyek investasi di bidang energi baru terbarukan (EBT). Dengan membuka banyak proyek di bidang energi terbarukan, ia menilai Indonesia bisa semakin cepat mencapai target dalam memerangi krisis iklim.

"Dengan adanya pembesaran proyek investasi di bidang energi terbarukan, kita berharap upaya memerangi krisis iklim dapat semakin masif karena kita tahu dampak dari perubahan iklim sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat," kata Puan, Kamis 19 Oktober.

Belum lama ini diketahui PT PLN (Persero) menggaet kerja sama dengan perusahaan China untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Sembilan Nota Kesepahaman (MoU) baru saja ditandatangani dengan total nilai valuasi kerja sama sebesar lebih dari US$ 54 miliar atau sekitar Rp 848,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.718 per US$), termasuk pendanaan.

Melihat progres tersebut, Puan mendukung pengembangan listrik melalui energi terbarukan. Ia mengatakan, proyek tersebut tentu akan berdampak pada perbaikan iklim di mana krisis iklim banyak terjadi akibat penggunaan zat karbon yang merusak atmosfer Bumi.

"Proyek ini merupakan langkah maju dalam mendorong program energi terbarukan. Saya mendukung setiap proyek yang ditujukan sebagai upaya untuk melebarkan langkah realisasi transisi energi di Indonesia," tuturnya.

Oleh sebab itu, Puan mendorong lebih banyak lagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuka proyek EBT untuk menggaet para investor.

"Proyek seperti itu memang penting sebagai salah satu solusi utama untuk mengatasi krisis iklim dengan membangun ekosistem energi baru terbarukan yang berkelanjutan," terang Puan.

Mantan Menko PMK itu menjelaskan, meningkatnya emisi gas rumah kaca, pencemaran udara dan air, serta kerusakan ekosistem menjadi masalah serius yang mengancam keseimbangan Bumi. Puan mengatakan, sudah waktunya dunia bergerak untuk menggunakan energi yang tidak merusak planet.

"Dan untuk membangun kebiasaan penggunaan energi ramah lingkungan harus dimulai dari kebijakan-kebijakan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan peningkatan drastis penggunaan energi terbarukan, yang membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan," jelasnya.

Atas dasar hal ini, Puan pun mendorong Pemerintah untuk semakin membuka ruang investasi di sektor transisi energi. Namun ia mengingatkan, kerja sama investasi harus dilakukan secara adil, transparan, dan menguntungkan bagi Indonesia.

"Pemerintah harus menegakkan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam perundingan dan pelaksanaan kesepakatan investasi. Informasi mengenai perjanjian, biaya, manfaat, dan ketentuan harus diungkapkan kepada publik," tegas Puan.

Sebelum kerja sama resmi dilakukan, cucu Bung Karno tersebut pun mengingatkan Pemerintah untuk melakukan kajian dampak lingkungan yang komprehensif. Menurut Puan, hal ini guna memastikan bahwa proyek-proyek energi terbarukan yang diusulkan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat.

"Jadi jangan hanya mengejar nilai investasi tapi melupakan dampak lain terhadap lingkungan dan masyarakat. Kita saat ini tengah mengejar perbaikan lingkungan, tapi jangan sampai realisasi kerja sama merugikan rakyat kita hanya karena ingin menggenjot investasi" tukasnya.

Di sisi lain, Puan juga menekankan pentingnya Pemerintah memastikan bahwa masyarakat daerah tempat pelaksanaan investasi memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek energi terbarukan.

"Baik dalam penyediaan tenaga kerja maupun dalam rantai pasokan kita harus mengedepankan SDM dalam negeri. Meskipun ini investasi dari luar, tapi harus menguntungkan masyarakat sekitar," pungkas Puan.