PUPR Agendakan Pertemuan Pimpinan Daerah Jelang World Water Forum Bali

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengagendakan pertemuan pimpinan daerah untuk membangun komitmen bersama terkait pengelolaan air menjelang World Water Forum Ke-10 di Bali pada Mei 2024.

"Setiap isu-isu regional/daerah terkait pengelolaan air dikumpulkan untuk dikonsolidasikan selanjutnya menjadi proses politik yang melibatkan parlemen. Jadi bagaimana para gubernur, wali kota, dan bupati dapat memberikan masukan dan harapan apa yang dihasilkan dari World Water Forum Ke-10 di Bali," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dilansir ANTARA, Rabu, 11 Oktober.

Zainal Fatah mengatakan World Water Forum Ke-10 di Bali dilakukan dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan proses tematik, proses politik, dan pendekatan regional.

Kementerian PUPR melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Setelah pertemuan tersebut, katanya, kemudian ditindaklanjuti pertemuan lanjutan khusus dengan anggota APPSI, Apeksi, dan Apkasi yang tujuannya bagaimana para pemimpin daerah dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Untuk pelaksanaannya, ujar dia, melibatkan Persatuan Kota dan Pemerintah Daerah/United Cities and Local Governments (UCLG) dengan tujuan dapat meningkatkan komitmen bersama terkait pengelolaan air di tingkat global.

Pertemuan ini menjadi acara terbesar dalam bidang pengelolaan air. Kementerian PUPR melaksanakan pertemuan kecil di "working group" sebagai sosialisasi ke pimpinan daerah. Nanti saat acara puncak World Water Forum Ke-10 di Bali hasil pertemuan pimpinan daerah dapat dibawa menjadi contoh implementasi yang baik dari tiap daerah.

Sementara itu, Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon mengatakan bahwa tujuan dari World Water Forum Ke-10 di Bali, salah satunya adalah untuk meyakinkan para pengambil keputusan, tidak hanya presiden dan para menteri tetapi gubernur, wali kota, dan bupati untuk berkomitmen dalam pengelolaan air.

"Kita tahu solusi teknologi dan pembiayaan untuk menghadapi isu permasalahan pengelolaan air, tapi kita perlu mencari solusi dari segi politik untuk pengambilan kebijakan. Membicarakan masalah air hingga tingkat pimpinan daerah adalah kunci untuk menciptakan komitmen bersama di tingkat global untuk mencari solusi konkrit pengelolaan air," kata Loic Fauchon.