Muhammadiyah Papua Minta Wapres Bangun Pengadilan HAM di Jayapura
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Papua Subhan Hamid Massa (tengah)/ANTARA/Andi Firdaus

Bagikan:

JAYAPURA - Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Papua Subhan Hamid Massa menyampaikan permintaan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membangun Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jayapura, Papua.

"Ada permintaan, karena ketika terjadi kasus HAM hendaknya masyarakat di sini merasa puas dan terbuka. Mungkin kiranya ada pengadilan HAM berada di wilayah Papua terutama di Kota Jayapura," kata Subhan Hamid Massa dalam agenda pertemuan bersama Wapres Ma'ruf Amin di kantor Gubernur Papua, Jayapura, dilansir ANTARA, Selasa, 10 Oktober.

Hamid mengatakan saat ini terjadi banyak diskusi di tengah masyarakat Papua terkait rasa saling percaya satu sama lain menghadapi persoalan HAM.

Hamid menyebut kehadiran Pengadilan HAM di Jayapura dapat merepresentasikan hadirnya negara dalam menyelesaikan persoalan HAM yang terjadi di Papua.

Ia berharap Pengadilan HAM yang dibuka untuk umum dapat menghadirkan informasi aktual seputar tahapan penyelesaian proses hukum yang berkaitan dengan HAM.

Untuk dapat mengikuti jalannya proses hukum yang berkaitan dengan isu HAM di Papua, kata Hamid, masyarakat setempat harus menempuh sidang di lokasi pengadilan HAM yang berada di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan.

"Pengadilan HAM paling dekat ada di Makassar," katanya.

Hamid mengatakan Wapres Ma'ruf Amin menyatakan kesanggupannya untuk merespons berbagai aspirasi masyarakat Papua dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Ekonomi Khusus Papua (BP3OKP).

"Kami boleh minta apa saja, tapi jangan minta sesuatu yang tidak bisa diberikan. Selama dalam bingkai NKRI, boleh minta apa saja, keadilan apa saja, yang beliau sampaikan dan itu sejalan dengan apa yang kita sampaikan dan cita-citakan, perdamaian Papua berkelanjutan," katanya.