JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta para anggota TNI-Polri untuk tetap menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pernyataan itu disampaikannya guna mencegah keberpihakan. Sebab, banyak purnawirawan TNI-Polri yang kini terjun ke dunia politik, baik sebagai calon maupun pendukung salah satu kandidat.
"Kemudian ini juga ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik mendukung si a, si b, dan seterusnya. Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," ujar Mahfud dalam sambutannya di acara Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024, Rabu, 27 September.
Tak dipungkiri, netralitas TNI-Polri merupakan unsur penting dalam pelaksanaan Pemilu. Sehingga, sikap netralitas harua ditanamkan kepada seluruh anggota kedua institusi tersebut.
Terlebih, kata Mahfud, posisi TNI-Polri menjaga kepentingan negara, bukan partai politik (parpol).
"Posisi TNI-Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan parpol," sebutnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Tentukan Siapa Capres dan Cawapres, Wacana Duet Prabowo-Ganjar Dinilai Rumit
27 September 2023, 10:05 -
| BERITA
3 Syarat Kampanye Pemilu di Kampus, Salah Satunya Hanya Boleh Hari Sabtu dan Minggu
27 September 2023, 06:46 -
| BERITA
Pemprov DKI Diminta Tambah Ruas Jalan Ganjil Genap di Lintasan LRT Jabodebek
21 September 2023, 12:17
Tanpa netralitas TNI-Polri akan berdampak pada legitimasi masyarakat terhadap Pemilu. Sehingga, sikap tak berpihak harus terus ditanamkan.
"Kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu," kata Mahfud.
Terkait
