Mensos Cek Kesiapan Jelang ASEAN HLF Penyandang Disabilitas di Makassar

JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek kesiapan perhelatan internasional bertajuk ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability and Partnership beyond 2025 antara pejabat tinggi dan mitra ASEAN tentang penyandang disabilitas di Makassar.

Agenda itu akan digelar pada 9-11 Oktober 2023, sedangkan hal paling diutamakan Mensos Risma akses tempat untuk para penyandang disabilitas.

"Kita akan tambah beberapa akses di Benteng Rotterdam, terutama terkait akses untuk penyandang disabilitas," kata dia dilansir ANTARA, Rabu, 6 September.

Mensos secara khusus memilih Benteng Rotterdam sebagai tempat makan malam bersama.

Selain itu Risma bakal memperkenalkan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Sosial di Makassar yaitu Sentra Wirajaya kepada delegasi negara ASEAN, di mana salah satu fungsi Sentra Wirajaya memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Dalam kunjungan kerjanya di Sentra Wirajaya Makassar, Mensos Risma merencanakan membuat fasilitas ramah penyandang disabilitas, seperti toilet khusus. Hal ini penting untuk memberikan kenyamanan bagi para peserta saat menjalani konferensi dan menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Makassar menghormati hak-hak penyandang disabilitas.

Perhelatan AHLF juga menjadi momentum untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional tentang potensi wisata di "Kota Daeng" --sebutan untuk Kota Makassar-- yang tidak hanya terkenal dengan panorama, tetapi juga wisata kuliner yang khas.

"Kita harus tunjukkan, siapa tahu nanti dia (delegasi, red.) mau bawa keluarganya ke sini setelah selesai acara," ujar dia kepada Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Acara AHLF on Enabling Disability and Partnership beyond 2025 dihadiri 200 peserta dari perwakilan Badan Sektor ASEAN, organisasi terafiliasi ASEAN, organisasi penyandang disabilitas, mitra wicara ASEAN dan akademisi.

Pelaksanaan AHLF 2023 di Makassar seiring dengan adanya peninjauan ulang (Midterm Review of AEM 2025) terhadap komitmen dan upaya nyata dalam pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas yang telah berjalan selama ini.

AEM (ASEAN Enabling Masterplan) terkait dengan agenda bersama ASEAN hingga 2030 yang melakukan langkah nyata bersama menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Komitmen bersama didasarkan pada delapan prinsip dasar, yakni penghormatan terhadap martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, dan kemandirian orang.

Selain itu, non-diskriminasi; partisipasi dan inklusi yang penuh dan efektif dalam masyarakat; menghormati perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; kesetaraan kesempatan; aksesibilitas; kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; menghormati kapasitas anak yang terus berkembang dengan disabilitas dan penghormatan terhadap hak anak penyandang disabilitas untuk melestarikan Identitas.

Pertemuan juga akan meneguhkan penguatan kerja sama di kawasan Asia Tenggara melalui proyeksi kerja sama dan kemitraan yang efektif dalam isu pembangunan yang inklusif disabilitas.

Delegasi juga akan menyaksikan sejumlah pameran teknologi alat bantu dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Peserta pameran dapat memberikan informasi dan mendemonstrasikan penggunaan teknologi alat bantu dan akomodasi, seperti Tune Map (aplikasi map untuk tuna netra), Tongkat Adaptif, Difalink (platform informasi lowongan kerja khusus untuk rekan disabilitas).