Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah memberi arahan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar MRT Jalur Timur-Barat dibangun menggunakan skema yang serupa dengan MRT Jalur Utara-Selatan.

Menurut Heru, pembangunan dan pengoperasian MRT Jalur Utara-Selatan dinilai berhasil.

"Mempertimbangkan kesinambungan pembangunan transportasi perkeretaapian perkotaan yang harus sejalan dengan pembangunan di Kawasan Jabodetabek, maka MRT Jalur Timur-Barat ini perlu terus dipastikan keberlangsungannya," kata Heru dilansir ANTARA, Senin, 7 Agustus.

Heru mengatakan hal itu saat menerima Dokumen Basic Engineering Design (BED) MRT Jalur Timur-Barat (East-West) Fase 1 Tahap 1 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saat ini, MRT Jalur Utara-Selatan telah beroperasi sepanjang 16 kilometer (km) dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI dengan rata-rata penumpang harian telah mencapai 100.000 per hari.

Selain penyelenggaraan operasional MRT, Pemprov DKI Jakarta juga telah memberikan mandat kepada PT MRT Jakarta untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development/TOD) pada MRT Jalur Utara-Selatan.

"Kami berharap dengan pengembangan jalur MRT Jakarta Fase 3 akan mendukung perkembangan transportasi publik perkeretaapian yang berdampak luas bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya," ujar Heru seperti disampaikan dalam keterangan tertulisnya.

Proyek MRT Jalur Timur-Barat merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Penyerahan BED ini merupakan salah satu pencapaian bagi perkembangan transportasi massal berbasis rel di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini diharapkan memberikan dampak positif untuk perkembangan kemajuan masyarakat pada masa yang akan datang.

MRT Jalur Timur-Barat merupakan inisiatif Kemenhub RI dan Pemprov DKI Jakarta. Pembangunannya menjadi bagian dari pengembangan jaringan MRT Jalur Utara-Selatan.

Pada Fase 1 Tahap 1 ini, pengembangan MRT koridor Timur-Barat akan meliputi jalur dari Tomang sampai dengan Medan Satria. Secara keseluruhan koridor yang tersambung akan membentang 90 kilometer dari Balaraja di Tangerang hingga Cikarang.

"Saya titipkan proyek ini kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku pembina sektor perkeretaapian untuk mengkoordinasikan dengan 'stakeholder' terkait, termasuk Pemprov DKI Jakarta," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Budi berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menunjuk institusi di bawah kendali dan kewenangannya untuk melaksanakan pembangunan proyek MRT Jalur Timur-Barat.

Kementerian Perhubungan, kata Budi, terus mendukung implementasi pengembangan transportasi massal berbasis rel bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Diharapkan groundbreaking dapat dilakukan pada bulan Agustus 2024," kata Budi.