BOGOR - Tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor yang dipimpin Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wakilnya, Dedie A Rachim tergolong sangat tinggi. Kepuasan terhadap kinerja pemerintah Kota Bogor berada pada angka 84,5% (sangat puas 18,5% + cukup puas 66,0%).
Charta Politika Indonesia merilis survei tentang Persepsi Publik Terkait Kepuasan Kinerja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023. Survei dilakukan di Kota Bogor pada 18–23 Juli 2023, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Jumlah sampel sebanyak 400 responden, yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota Bogor. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (4,9%) pada tingkat kepercayaan 95%.
Hasilnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor yang dipimpin Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wakilnya, Dedie A Rachim tergolong sangat tinggi. Kepuasan terhadap kinerja pemerintah Kota Bogor berada pada angka 84,5% (sangat puas 18,5% + cukup puas 66,0%).
Sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 14,0% (kurang puas 12,5% + tidak puas sama sekali 1,5%) dan yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab 1,5%.
Tingkat kepuasan kinerja Pemerintah Kota Bogor jika dilihat berdasarkan per kecamatan, tiga teratas yang memiliki kepuasan tertinggi berada di Bogor Tengah (sangat puas 23% + cukup puas 73%), Bogor Barat (sangat puas 24% + cukup puas 64%) dan Tanah Sareal (sangat puas 11% + cukup puas 75%).
Jika dibandingkan survei Kota Bogor antara tahun 2022 dan tahun 2023 terdapat kenaikan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Kota Bogor. Tahun 2022 (sangat puas 10,3% + cukup puas 63,5%) dan Tahun 2023 (sangat puas 18,5% + cukup puas 66,0%).
Pada penilaian kepuasan kinerja Pemerintah Kota Bogor, program yang dianggap paling berhasil oleh publik di urutan tiga teratas adalah kenyamanan taman kota 91%, pelayanan kesehatan 78% dan fasilitas pejalan kaki 77%.
Selain itu, program Pemerintah Kota Bogor yang paling banyak diketahui oleh publik, ketika diajukan pertanyaan terbuka (tanpa pilihan jawaban) adalah Infrastruktur 37,5%, kemudian transportasi 9,8%, olahraga 2,5%, kesehatan 2,5%.
Persetujuan publik terhadap pemberlakuan skenario rekayasa lalu lintas saat ini, terkait proyek pekerjaan jembatan Otista 78,5%.
Publik yang setuju pemberlakuan lalu lintas satu arah di seputaran Kebun Raya Bogor jika proyek jembatan Otista sudah selesai 64,0%.
Pengamat Kebijakan Publik dari IPB University, Ernan Rustiadi menanggapi hasil survei. Ia mengungkapkan, hasil survei ini menunjukkan apresiasi dan tingginya persepsi positif masyarakat kota Bogor terhadap kepemimpinan pemerintah daerahnya.
Tingkat kepuasan 84,5% merupakan capaian kepuasan yang relatif tinggi untuk di negara demokratis seperti Indonesia.
Di sisi lain kata Ernan, survei ini juga memberi informasi bidang aspek dan wilayah pembangunan yang paling diapresiasi dan yang paling perlu mendapat perhatian ke depannya.
Dia menyampaikan, di Kecamatan Bogor Tengah tingkat kepuasan mencapai 96%, jauh lebih tinggi dari wilayah kecamatan lain, seperti di Kecamatan Bogor Timur (76%).
BACA JUGA:
Hal ini diasumsikan karena masyarakat di wilayah Bogor Tengah adalah yang paling mendapat manfaat terbesar dari berbagai kebijakan dan program yang dicapai, khususnya terkait akses ke taman kota, infrastruktur kota, fasilitas pejalan kaki dan pelayanan kesehatan.
"Selain itu, aspek transparansi anggaran pemerintah juga perlu disikapi dengan perbaikan kualitas komunikasi terkait sistem anggaran pembangunan," kata Ernan.