JAKARTA - Rencana ajang balap mobil Formula E di Jakarta ditunda pelaksanaanya menyusul pandemi COVID-19 yang belum kelar-kelar. Sesuai jadwal, ajang bergengsi mobil bertenaga listri dijadwalkan pada 6 Juni 2020 lalu.
Alokasi anggaran untuk ajang balap ini pun tidak sedikit. Menurut versi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihaknya telah membayar uang commitment fee sebesar Rp560 miliar. Ironisnya, dalam laman resmi FIA Formula E, Jakarta telah menghilang dari kalender balap Formula E
Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus berhati-hati soal anggaran yang telah dikeluarkan untuk menggelar perlombaan ini. Bila masa jabatannya Anies selesai, sementara perlombaan tidak juga digelar akan memiliki konsekuensi hukum.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Anies Kembali Tunda Rencana Formula E Akibat COVID-19, Pastikan Uang Panjar Tak Hangus
23 Januari 2021, 08:33 -
| BERITA
Pertanyakan Anggaran Commitment Fee Formula E, PSI: Apa DKI Tak Berniat Mengembalikan?
05 November 2020, 17:32
"Tidak ada nama Jakarta tercantum di sana lalu gimana dengan 2022? Kan belum tentu juga, nah bisa bayangin enggak jika sampai masa jabatannya habis sementara ajang 'balap tamiya' itu nggak jadi digelar di Jakarta? Ini kan bahaya. Artinya apa, artinya kalau ajang Formula E atau ajang balap tamiya ini tidak dilakukan 2022 Anies sudah menyerahkan jabatan bisa berakibat Anis dipenjara," jelas Eko di saluran YouTube CokroTV, "Pilkada 2024, Anies Diujung Tanduk!" yang diposting, Kamis, 28 Januari.
Eko sendiri heran kenapa Pemprov DKI atau Anies tidak meminta kembali commitment fee yang disetor ke Formula E. Apalagi saat ini Jakarta membutuhkan anggaran yang tidak sedikit demi menghalau dampak pandemi bagi warga.
"Emang duitnya ke mana, duit Rp560 miliar kan sayang banget, nolnya banyak apalagi saat pandemi seperti ini. Jakarta butuh duit banyak menghalau dampak pandemi bagi warganya buat menggerakkan ekonomi," terang dia.
Total biaya untuk menggelar ajang balap Formula E diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun. Sementara itu, dampak ekonomi untuk warga dalam pelaksanaan balap hanya menyentuh Rp600 miliar. Artinya, tegas Ego, ada selisih sekitar Rp1 triliun untuk nombok acara tersebut.
"Woi kondisi lagi susah, buang-buang duit Rp1 triliun. Kita juga heran dalam kasus COVID-19 misalnya, kenapa sih gubernur Anies lebih memilih menyerahkan penanganan COVID Jakarta ke pemerintah pusat? Sementara pada rencana balap tamiya yang enggak jelas itu ya, enggak mau berubah enggak mau minta lagi DP yang sudah dibayarkan," ketus Eko.
Terkait
