Kepala BKKBN: Rumah dengan Atas Aspes Bisa Sebabkan Penghuni Terserang Tuberkulosis
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. (ANTARA/HO-BKKBN)

Bagikan:

JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyoroti rumah yang menggunakan bahan asbes sebagai atap dapat menyebabkan anggota keluarga yang tinggal di dalamnya berisiko terkena Tuberkulosis (TB).   

“Rumah yang dibangun dengan atap menggunakan asbes, itu termasuk rumah tidak layak huni. Bisa menyebabkan penghuninya rentan terserang penyakit TB,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo  dilansir ANTARA, Selasa, 18 Juli..

Hasto menuturkan serpihan asbes yang rontok secara perlahan, dapat terhirup masuk ke dalam saluran pernafasan keluarga. Serpihan itu juga dapat bersarang di paru-paru dalam waktu yang cukup lama. 

Dia mencontohkan seperti halnya di Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Sebanyak 36.58 persen tercatat memiliki rumah dengan kondisi yang tidak layak huni, sehingga Hasto menyarankan agar keluarga menggunakan atap dari seng yang dinilai lebih sehat bagi keluarga.   

Selain atap dari asbes, rumah tidak layak huni juga ditandai oleh jendela rumah yang tidak lebih dari 10 persen luas bangunan rumah dan lantai rumah yang tidak terbuat dari keramik.

Tidak hanya kondisi rumah tak layak huni, Hasto turut menyoroti sebanyak 25,51 persen keluarga di Tegal Timur melahirkan lebih dari tiga anak. Di mana 25,7 persen di antaranya diketahui terlalu tua untuk hamil dari jumlah pasangan usia subur (PUS).

“Jadi, masih perlu kampanye lebih banyak lagi untuk KB-nya," katanya.

Hasto turut meminta supaya pemda Tegal Timur meningkatkan sumber air yang bersih bagi para warga, supaya tidak menyebabkan anak-anak terkena stunting. Dalam data yang dirinya miliki, sebanyak 54 kepala keluarga (KK) belum mengonsumsi air yang layak.

Dikhawatirkan tidak hanya TB akibat asbes tadi, anak juga dapat terkena diare karena terkena infeksi dari bakteri yang terkandung dalam air tidak layak konsumsi tersebut.

“Daerah Tegal Barat juga memiliki persoalan yang sama. Data ini kami ketahui dari laporan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Maka dari itu, Kementerian PUPR akan ikut terlibat dalam penanganan kasus stunting melalui program pembangunan jamban komunal,” ucapnya.