Kemenkes: Sikap Guru Besar Tolak RUU Kesehatan karena Provokasi Hoaks

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyesalkan sikap sejumlah Guru Besar Ilmu Kedokteran dari universitas ternama yang mengkritisi RUU Kesehatan hanya berdasarkan provokasi dan fakta sesat yang diembuskan oleh pihak-pihak tertentu.

“Kami menyesalkan para guru besar tersebut tidak membaca dan tidak tabayun mencari fakta sebenarnya terkait RUU Kesehatan,” kata Juru Bicara Kemenkes dr Mohammad Syahril dilansir ANTARA, Senin, 10 Juli.

Penolakan terhadap RUU Kesehatan menurut dia, hanya didasarkan pada kabar bohong yang beredar di WhatsApp (WA) Group serta provokasi dari pihak-pihak tertentu.

RUU Kesehatan, lanjutnya, disusun untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses dokter dan mendapatkan pengobatan dan layanan kesehatan yang murah. Sebagai contoh, lanjutnya, salah isu yang diembuskan para guru besar terkait terminologi dan waktu aborsi.

"Padahal masalah aborsi sudah diatur dalam UU KUHP yang baru dan RUU Kesehatan hanya mengikuti apa yang sudah ada di UU KUHP agar tidak bertentangan. Isu lain yang salah kaprah terkait kebijakan genomik," katanya.

Syahril menerangkan pengobatan presisi secara genomik sudah umum di negara lain. Bahkan Indonesia sudah jauh ketinggalan. "Malaysia dan Thailand sudah memulainya lebih dari lima tahun lalu. Kenapa guru besar ini keberatan dengan ilmu baru ini?,” katanya.

Kemenkes siap menerima para guru besar untuk berdiskusi kapan pun agar mereka tidak termakan hoaks dan dapat mengedukasi para mahasiswa dengan akurat.

Sejumlah guru besar lintas disiplin keilmuan dan profesi yang tergabung dalam Forum Guru Besar Lintas Profesi (FGBLP) mengusulkan agar pemerintah menunda pengesahan RUU Kesehatan.

"Kami mengusulkan agar RUU Kesehatan ditunda pengesahannya, kemudian dilakukan revisi secara lebih kredibel dengan melibatkan tim profesional kepakaran, serta seluruh pemangku kepentingan," kata Perwakilan FGBLP Laila Nuranna dalam acara konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta hari ini.

Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) tersebut mengusulkan agar penyusunan RUU Kesehatan dilakukan secara lebih terbuka dan partisipatif.