PAPUA- Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Provinsi Papua, Willem Frans Ansanay, telah memberikan tanggapan santai terhadap pro dan kontra terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua. Menurutnya, perbedaan pendapat tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak luar biasa.
Frans menjelaskan bahwa para aktivis yang mendukung disintegrasi bangsa di Papua dan kelompok masyarakat Papua pada umumnya menjadi pihak yang menyuarakan kontra terhadap kunjungan presiden. Di sisi lain, pendukung Indonesia merasa bahwa hanya Presiden Jokowi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di Papua dengan memberikan Daerah Otonomi Baru (DOB) bagi provinsi-provinsi baru di Tanah Papua.
"Komentar kontra tentang kunjungan presiden datang dari pihak anti Indonesia, sementara dari pihak yang cinta akan Indonesia merasa bahwa hanya presiden Jokowi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di Papua dengan diberikannya DOB bagi provinsi-provinsi baru di Tanah Papua," ujar Frans.
Frans menambahkan bahwa mereka yang ingin Papua lepas dari Indonesia hanya merupakan sebagian kecil yang merasa tidak puas dengan kemajuan pembangunan di Papua. Baginya, ketidakpuasan tersebut menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam berperan dalam membangun Papua.
Frans juga menggambarkan bahwa jika Papua merdeka, akan terjadi konflik antar suku yang berpotensi memicu kekerasan di Tanah Papua. Dia menyebut contoh konkret dari era Otonomi Khusus di mana terjadi konflik antar suku dan pemerintahan suku tertentu menguasai kekuasaan dan jalanan atas suku-suku lainnya.
"Contoh riil di era otsus saja ada saling sikut antar suku dan terjadi kekuasaan pemerintahan sampai jalanan dari suku tertentu atas suku-suku yang lain. Jadi bagi saya Papua sudah merdeka didalam negara RI dan banyak hasil pembangunan yang sudah dirasakan masyarakat Papua," papar Frans.
Frans mengklaim bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Tanah Papua telah berdampak positif dalam kepastian pembangunan. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi meresmikan bandara di Kabupaten Asmat, membuka acara Street Festival Papua, mengunjungi Pasar Hamadi di Kota Jayapura, menghadiri panen jagung di Kabupaten Keerom, mengunjungi Pasar Pahara Sentani, dan mengunjungi Waibu Agro Edu Tourism di Toware Kabupaten Jayapura. Menurut Frans, ini adalah bukti nyata kerja Presiden Jokowi.
"Artinya aspirasi itu sejalan dengan sikap Barisan Relawan Jokowi Presiden/ Barisan Relawan Jalan Perubahan yaitu Presiden tiga Periode atau Jokowi tiga periode," ujarnya.
BACA JUGA:
Frans menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Papua ingin Presiden Jokowi terpilih kembali dalam pemilihan presiden tahun 2024 agar pembangunan di Tanah Papua dapat dilanjutkan. Menurutnya, aspirasi masyarakat ini didasarkan pada bukti nyata kinerja Presiden Jokowi. Frans menjelaskan bahwa masyarakat Papua menginginkan Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya selama tiga periode, dan ini merupakan aspirasi dari rakyat yang sederhana dan jujur.
Frans juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan tiga periode presiden, perlu dilakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, pembatasan dua periode presiden hanya diberlakukan untuk presiden yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika ada seorang presiden yang baik, maka pembatasan dua periode tersebut harus dibatalkan melalui amandemen, dan masa jabatannya dapat diperpanjang menjadi tiga kali agar presiden yang baik tersebut memiliki kesempatan untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang lebih maju.
Terakhir, Frans mengungkapkan bahwa animo masyarakat Papua terhadap tiga calon presiden saat ini masih tetap tertuju pada Jokowi. Menurutnya, mayoritas masyarakat Papua masih menginginkan agar Jokowi melanjutkan kepemimpinannya, yang berarti mereka menginginkan Jokowi untuk tiga periode.
"Jawaban masyarakat masih sama yaitu Jokowi melanjutkan pemerintahannya artinya masyarakat menghendaki presiden yang akan datang tetap Jokowi atau Jokowi tiga periode," pungkasnya.
