JAKARTA - Presiden Jokowi tetap membeli sapi kurban dari warga Karanganyar yang sempat diberitakan pembelian batal lantaran hewan itu tidak masuk kriteria.
"Ya jadi dibeli oleh Sekretariat Presiden," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) yang juga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam konferensi pers di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 23 Juni, disitat Antara.
Sebelumnya diberitakan Sukasno, warga Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, mengaku ditawarkan ganti rugi Rp1 juta setelah sapinya batal dibeli Presiden Jokowi sebagai hewan kurban.
Pembatalan itu, menurut Sukasno, disampaikan melalui pesan WhatsApp (WA) Sekretariat Presiden sehingga Sukasno pun berharap Setpres memutuskan untuk membeli sapi berjenis Bima miliknya. Namun ia hanya mendapat tawaran kompensasi sebesar Rp1 juta karena sapinya batal dibeli Presiden Jokowi.
Tawaran itu pun ditolak Sukasno dan ia mengembalikan ganti rugi tersebut kepada Setpres. Alasan pembatalan tersebut, menurut Sukasno, karena sapinya memiliki cacat pada bagian tertentu.
"Dibeli akhirnya, memang ada kekurangan.. tetapi akhirnya dibeli karena Bapak Presiden meminta itu dibeli, akhirnya dibeli," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam kesempatan yang sama.
BACA JUGA:
Heru menyebut Presiden Jokowi akan menyalurkan bantuan kemasyarakatan hewan kurban berupa 38 sapi kepada 39 provinsi di Tanah Air, termasuk provinsi-provinsi baru.
"Ya, ini kan yang secara resmi Bapak Presiden memberikan ke Istiqlal, seperti tahun lalu juga ada memberikan di masjid-masjid lainnya, termasuk juga ke apa namanya organisasi-organisasi keagamaan," ungkap Heru.
Heru juga menjelaskan sapi-sapi kurban yang diberikan Presiden berbobot 900-1.200 kg. Untuk hal itu Sekretariat Presiden bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agama cq Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Heru memastikan bahwa sapi kurban yang diserahkan Presiden merupakan sapi terbaik yang telah dipastikan kesehatannya.
"Secara keseluruhan semua yang mengelola adalah sekretariat presiden, tetapi mungkin khusus di Jakarta, mungkin lebih dari satu titik," tandasnya.
