Pengadilan Vonis 7 Tahun Penjara Koruptor Dana Desa di Kabupaten Seram Maluku

AMBON - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada Alberth Kapitan, terdakwa korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018-2019.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Lutfi Alzagladi dikutip ANTARA, Selasa 13 Juni.

Terdakwa Alberth Kapitan yang merupakan mantan Penjabat Kepala Desa Huku Kecil, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, itu juga divonis membayar denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2,127 miliar subsider dua tahun penjara.

"Uang pengganti Rp2,127 miliar ini dikurangi Rp10 juta yang telah disetorkan kepada penyidik sehingga tersisa Rp2,117 miliar," kata majelis hakim dalam amar putusannya.

Hakim menyebut hal-hal yang memberatkan terdakwa dihukum penjara tujuh tahun dan membayar denda uang pengganti karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan perbuatannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan usianya sudah tua.

Putusan majelis hakim itu masih lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Sudarmono Tuhulele dan Raimond Chrisna Noya yang menuntut terdakwa dijatuhi hukuman selama tujuh tahun dan enam bulan penjara.

Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan dan denda sebesar Rp2,127 miliar subsider dua tahun penjara.

Mantan Penjabat Kepala Desa Huku Kecil ini diduga membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa fiktif karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Atas putusan tersebut, baik JPU maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya, Yunan Takaendengan, menyatakan pikir-pikir sehingga majelis hakim memberikan kesempatan selama tujuh hari untuk menyatakan sikap.