JATENG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengoptimalkan penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jateng dengan melakukan verifikasi dan validasi data serta intervensi.
"Kami di Jateng coba mendesain khusus ya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, khusus. Kemarin teman-teman kades sudah bantu mendata, verifikasinya sekarang sudah seratus persen. Beberapa intervensinya sudah mulai bagus, kami cek rumah yang tidak layak huni, kami cek jambannya, airnya, anak tidak sekolah, dan penyandang disabilitas. Ini beberapa yang menjadi prioritas kami," katanya di Semarang, Rabu 7 Juni, disitat Antara.
Pada Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang dihadiri kepala daerah se-Jawa Tengah itu, Ganjar bilang kebutuhan intervensi yang sudah dianggarkan dalam APBD, APBDes, dan APBN segera dikerjakan.
Ganjar ingin segera dilakukan improvisasi menggunakan pola gotong royong terkait dengan kebutuhan intervensi yang masih kurang, di antaranya mengajak pengusaha melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan dan orang-orang peduli yang mampu melakukan percepatan.
Menurutnya, upaya kepala daerah sudah luar biasa sehingga percepatan penanganan kemiskinan ekstrem itu bisa dilakukan.
“Sekarang kami mulai petakan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Alhamdulillah yang stunting 100 persen sudah diintervensi. Ini menyenangkan sehingga kalau stunting itu hitungannya bisa kita kerjakan selama tiga bulan harusnya sudah ada hasilnya. Jumat (9 Juni) besok saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada sehingga kita akan bisa tahu seberapa mereka bisa kita selesaikan dengan cepat," ujarnya.
Orang nomor satu di Jateng itu optimistis target Presiden Joko Widodo agar kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 dapat tercapai, khususnya di Jateng.
Sejumlah strategi telah disusun, antara lain penggunaan APBD murni dikerjakan oleh Pemprov Jateng dan potensi APBD perubahan yang bisa dilakukan bersama dengan DPRD.
"Lalu persiapan RAPBD tahun 2024, masih ada satu kesempatan meskipun saya selesai pada bulan September, tapi desain bisa kita lakukan sekarang sehingga nanti kita ajak kawan-kawan DPRD untuk bisa mengeroyok yang ada di kabupaten/kota," katanya.
Selain penanganan tengkes dan disabilitas yang sudah 100 persen, sejumlah indikator masih membutuhkan intervensi.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten mempunyai inisiatif dan memberikan contoh, yakni mengajak perusahaan di masing-masing daerah ikut membantu menangani hal tersebut.
"Umpama (di Kabupaten Grobogan, red.) ada satu perusahaan semen di sana, ya sudah dong kamu bantu soal RTLH, bantu soal jamban, itukan fisik semuanya. Kemarin ketemu dengan asosiasi penambang, ini legal semua, mereka memberikan CSR-nya (Corporate Social Responsibility) juga bisa. Ini semua tentu ada di desa sehingga spirit gotong royong betul-betul secara semesta kita ajak bareng-bareng. Mungkin ada yang membantu tenaga juga boleh sehingga mereka kita tempel satu per satu agar bisa cepat selesai," kata Gubernur Jateng dua periode itu.
BACA JUGA:
Kerja sama dengan perusahaan juga dapat membantu mengintervensi persoalan pengangguran misalnya mempekerjakan warga dalam proyek padat karya atau memberikan pelatihan kerja untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Untuk bidang pendidikan, Ganjar sedang menyiapkan desain untuk mengintervensi anak tidak sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Ia menyatakan, keinginan semua anak usia sekolah mendapatkan pendidikan layak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Memang anak tidak sekolah ini harus menunggu tahun ajaran baru, sedang kita siapkan desainnya, kita siapkan juga mereka sekolah virtual atau kejar paket agar kemudian mereka bisa sekolah bareng-bareng. Pokoknya target kita hitung sampai akhir tahun, optimal tenaga yang bisa kita berikan berapa, proyeksi hasil yang bisa kita tangani berapa sehingga utang kita di tahun 2024 berapa," tandasnya.
