Hoaks di Medsos Buat Warga Sumbar Menolak Vaksin, Gubernur: Terus Mau Pakai Apalagi?

JAKARTA - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengemukakan berita soal vaksin yang beredar di masyarakat terutama di media sosial banyak yang hoaks. Hal ini membuat orang menolak untuk ikut vaksinasi  COVID-19.

"Ada banyak info yang perlu diluruskan soal vaksin ini, agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang menyesatkan," katanya di Padang, dilansir Antara, Kamis, 21 Januari.

Ia menegaskan, vaksin COVID-19 merupakan salah satu solusi pemecahan masalah pandemi sehingga orang menjadi kebal dari paparan virus dan mengurangi laju penyebaran virus.

"Kalau misalnya kita tidak mau divaksin terus pakai apalagi?, apa akan terus begini tidak produktif dalam beraktivitas," katanya.

Menurutnya terkait dengan adanya perbincangan soal kandungan vaksin, MUI sudah menyatakan halal.

"Lalu siapa lagi yang lebih berhak menyebut halal dan haram kalau bukan MUI, kalau MUI sudah menyatakan halal ya sudah kita ikut saja," ujarnya.

Ia menemukan di media sosial ada yang menyatakan vaksin tersebut mempunyai kandungan haram, padahal yang menyampaikan informasi itu bukan ustaz bukan pula ulama.

"Ini yang saya tidak mengerti, bukan ahlinya yang bicara," ujarnya.

Ia mengajak para pakar, pemangku kepentingan dan semua pihak bersama-sama berperan meluruskan informasi keliru soal vaksin.

Kemudian terkait keamanan BPOM juga sudah menyatakan aman sehingga syarat untuk diedarkan sudah cukup.

Terkait ada hal-hal yang belum sempurna soal vaksin ia mengatakan lebih baik apa yang sudah ada saat ini dikerjakan sebagai bentuk ikhtiar untuk menghentikan pandemi ini.

Irwan pun menceritakan pengalamannya harus menjalani tes usap hingga 39 kali memastikan tidak terpapar COVID-19 agar keluarga, orang terdekat dan jajaran pegawai tidak tertular.

"Saya tiap hari keluar rumah beraktivitas bertemu masyarakat, tiap minggu ke Jakarta, kalau sudah divaksin tidak perlu lagi tiap sebentar tes usap, karena capek juga," ujarnya.

Oleh sebab itu ia mengajak semua pihak mendukung program vaksin agar pandemi bisa terhenti sehingga aktivitas kembali normal, walaupun masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan setelah divaksin.