Desak Jangan Tunda Reformasi untuk Menghadapi Pandemi Berikutnya, Kepala WHO: Jika Tidak Sekarang, Kapan?

JAKARTA - Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Hari Senin mendesak negara-negara untuk melakukan reformasi yang diperlukan untuk mempersiapkan diri menghadapi pandemi berikutnya, memuji keputusan bersejarah mereka untuk menerima kenaikan anggaran besar pada sidang tahunan badan PBB tersebut.

Berbicara pada sidang tersebut beberapa minggu setelah mengakhiri status darurat global untuk pandemi COVID-19, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan sudah waktunya untuk memajukan negosiasi untuk mencegah pandemi berikutnya.

"Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja," ujarnya dalam sebuah pidato utama di hadapan negara-negara anggota WHO, memperingatkan bahwa pandemi berikutnya pasti akan "mengetuk pintu", melansir Reuters 22 Mei.

"Jika kita tidak melakukan perubahan yang harus dilakukan, lalu siapa lagi? Dan jika kita tidak melakukannya sekarang, lalu kapan?" tegasnya.

Diketahui, pertemuan tahunan World Health Assembly yang berlangsung selama 10 hari di Jenewa, Swiss yang bertepatan dengan ulang tahun ke-75 WHO, akan membahas berbagai tantangan kesehatan global termasuk pandemi di masa depan, pemberantasan polio, hingga mendukung langkah-langkah untuk meringankan keadaan darurat kesehatan di Ukraina yang dipicu oleh invasi Rusia.

Sebanyak 194 negara anggota WHO saat ini sedang menyusun menyusun perjanjian pandemi yang akan diadopsi pada pertemuan tahun depan.

"Komitmen dari generasi ini (terhadap perjanjian pandemi) penting, karena generasi inilah yang mengalami betapa mengerikannya virus kecil," sebut Dr. Tedros.

Pada pertemuan yang sama, negara-negara menyetujui anggaran sebesar 6,83 miliar dolar AS untuk tahun 2024-2025, sebuah keputusan yang menguji komitmen nasional untuk memperbaiki model pendanaan WHO yang dianggap terlalu kecil dan terlalu bergantung pada keanehan para donor.

Anggaran tersebut mencakup peningkatan 20 persen dalam iuran wajib negara-negara anggota di bawah kesepakatan awal yang dicapai tahun lalu, sebagai imbalan atas komitmen untuk melakukan reformasi termasuk dalam hal anggaran, tata kelola dan kebijakan keuangan.