Pendaftar Mudik Gratis Membeludak, Pemprov DKI Minta Operator Bus Tambah Kapasitas

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan jumlah pendaftar program mudik gratis yang difasilitasi Pemprov DKI membeludak dan melebihi target kuota yang disediakan.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pendaftar mudik gratis, target peserta pada arus mudik sebanyak 11.120 orang, sementara yang mendaftar mencapai 17.145 orang.

Kemudian, target peserta arus balik dibatasi 8.160 orang. Sementara, yang mendaftar mencapai 11.400 orang.

"Dari target 19.280 orang (kuota pendaftar mudik gratis) sekarang ini sudah memasuki 28.000 pendaftar. Artinya, ada sekitar 9 ribuan yang kelebihan," kata Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 3 April.

Oleh karena itu, Syafrin menyebut pihaknya akan meminta kepada para operator bus yang ikut serta dalam program mudik gratis untuk meningkatkan kapasitas penumpang di dalam busnya.

Hal ini dimaksudkan agar kuota mudik gratis bisa bertambah dan menampung lebih banyak peserta mudik.

"Kami akan komunikasi dengan operator untuk menambah bus atau tidak dan meningkatkan kapasitas tanpa mengurangi kualitas bus," ujar Syafrin.

"Misalnya, jumlah penumpang 45, kemudian kami cek lagi, bisa tidak dinaikkan menjadi 50 penumpang. Kan, kapasitas maksimal per bus 55 (penumpang). ini yang sedang kami cek spesifikasi dan teknisnya tanpa harus melanggar hal-hal yang sudah diatur dalam kerangka acuan," lanjutnya.

Di sisi lain, Dishub juga menemukan banyak data pendaftar mudik gratis yang dobel dari program Pemprov DKI maupun pemeritah pusat, seperti Kementerian Perhubungan dan Jasa Raharja.

Hal ini diketahui usai verifikasi dan sinkronisasi berkas pendaftar program mudik gratis antara Pemprov DKI bersama pemerintah pusat. Hasilnya, lebih dari 600 pengaju program mudik gratis yang mendaftar lebih dari satu kali.

"Ada data ganda sekitar 600 pendaftar itu juga mendaftar di Kementerian Perhubungan dan Jasa Raharja. Ini yang kemudian kami sinkronkan dengan penyelenggara mudik gratis di Pemprov DKI agar tidak ada data ganda," jelas Syafrin.