PALANGKARAYA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menganggarkan Rp 100 miliar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir yang selama ini bisa mengancam daerah setempat.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan dalam penanganan karhutla dan bencana banjir tentunya yang terpenting disediakan adalah anggaran.
"Kalau anggaran sudah sudah tersedia, maka penanganan juga akan efektif. Untuk tahun 2023 ini Pemprov Kalteng menganggarkan Rp100 miliar untuk dua penanganan karhutla dan banjir," katanya dikutip ANTARA, Rabu 15 Maret.
Ia mengatakan pada 2023 ini sekitar Mei hingga Juli cuaca panas diprediksi akan sangat terik. Maka dari itu pada bulan tersebut pemprov dan kabupaten/kota akan benar-benar memperhatikan terkait bahaya karhutla.
Tidak hanya itu, kata dia, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng juga akan dilibatkan dalam penanganan karhutla dan banjir apabila terjadi.
"Untuk Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung menyiapkan anggotanya serta seluruh sarana prasarana (sarpras) untuk mendukung pencegahan agar bencana tersebut tidak terjadi di tahun ini," katanya.
Gubernur menyatakan untuk lokasi yang rawan dan menjadi langganan karhutla ada di sejumlah daerah, yakni pertama Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Kapuas dan Pulang Pisau.
Dalam penganggaran tersebut, tentunya Kalteng paling tinggi menganggarkan dibandingkan beberapa provinsi lainnya yang daerahnya juga sering terjadi karhutla.
"Kita paling besar anggaran terkait penanganan karhutla dan banjir pada tahun 2023 ini dibandingkan beberapa provinsi lainnya yang memiliki persoalan yang sama," katanya.
BACA JUGA:
Gubernur menyatakan para kepala daerah di provinsi setempat tentunya juga harus menganggarkan terkait dana tersebut sehingga ketika terjadi karhutla atau banjir daerah tidak kebingungan dalam menanggulangi atau melakukan penanganan tersebut.
"Tidak ada lagi petugas di lapangan yang ditugaskan penanganan karhutla dan bencana banjir mengaku penanganan yang dilakukan terkendala terkait anggaran dengan dalih kendaraan tidak bisa jalan karena tidak ada anggaran bensin dan lain sebagainya," demikian Sugianto Sabran.
Terkait
