Ridwan Kamil Harap MRT East-West Bisa Kurangi Stres Warga Bekasi

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pembangunan MRT timur-barat (east-west) yang proses konstruksinya akan dimulai tahun 2024 bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi warga Bekasi.

Selain itu, pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut juga berharap, mass rapid transit dengan rute Cikarang-Balaraja ini akan mengurangi tingkat stres warga Bekasi karena selama kemacetan selalu terjadi pada mereka yang berkegiatan di Jakarta setiap harinya.

Hal ini disampaikan Kang Emil dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait dukungan daerah atas pembangunan MRT fase 3 yang diawali pada stage 1 area Tomang-Medan Satria ini dilakukan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

"Mudah-mudahan dalam hitungan tahun, tidak terlalu lama, maka kita harapkan puluhan ribu warga Kota Bekasi yang naik mobil bisa beralih ke transportasi massal hingga mengurangi stres dan mengurangi beban ekonomi dan menjadikan wilayah ekonominya menjadi lebih maju karena pergerakannya lebih cepat," kata Kang Emil, Jumat, 17 Februari.

Dalam perencanaan pembangunan MRT, Pemprov DKI berperan sebagai pelaksana penetapan lokasi (penlok) lahan jalur dan stasiun di Jakarta. Kemudian, menugaskan PT MRT Jakarta melaksanakan pembangunannya.

Pemprov Jawa Barat lewat Pemkot dan Pemkab Bekasi juga bertugas menyiapkan dokumen penlok lahan yang akan dibebaskan untuk memastikan legalitas dasar hukumnya.

"Ini tidak mudah. Pembebasan lahan nanti berlangsung di wilayahnya pak Wali (Wali Kota Bekasi). Level teknis kewalikotaan Bekasi juga perannya sangat tinggi. Tapi, poin saya ini sangat dinamis dan kompleks, sehingga itulah kenapa pemerintah pusat memayungi inisiatif dari hal ini," tutur dia.

Politikus Golkar itu memandang penyiapan dokumen penlok merupakan tugas yang tidak mudah. Karena itu, Kang Emil mengaku pihaknya belum bisa memutuskan berapa luas bidang lahan yang akan dibebaskan serta kepastian lokasi pembebasan lahan tersebut.

"Ini kan dari perbatasan DKI ke Bekasi, ujungnya. Kota Bekasi harus menyediakan depo. Depo ini sedang dalam alternatif-alternatif mana yang paling memadai. Masing-masing dari pemrintah provinsi dan kota ini ada kontribusinya. Makanya, belum bisa kami sampaikan marena masih dalam proses pemilihan," jelas Kang Emil.

Sebagai informasi, pengembangan MRT dengan rute Balaraja-Cikarang terbentang sepanjang 84,10 kilometer. Dengan dukungan pembiayaan dari Jepang sebagai investor utama, proyek MRT east-west senilai Rp160 triliun tersebut terbagi menjadi 2 fase, yakni fase 1 yang mencakup area DKI Jakarta dan fase 2 yang meliputi Banten dan Jawa Barat.

Pemerintah berencana akan menyediakan 3 depo operasional di MRT east-west dengan estimasi penumpang mencapai 1,2 juta per hari.

Fase 1 akan terbagi lagi menjadi stage 1 sepanjang 24,52 kilometer yang akan melalui Tomang, Dukuh Atas, Senen, Perintis hingga Medan Satria dan stage 2 sepanjang 9,23 kilometer yang melalui Tomang dan Kembangan.

Fase 1 MRT east-west diharapkan dapat beroperasi di tahun 2031 dengan target penyelesaian konstruksi paling lambat di tahun 2024.

Sedangkan MRT east-west fase 2 akan terbagi menjadi east-west Banten sepanjang 29,99 kilometer yang melalui Kembangan, Kelapa Dua, hingga Balaraja dan East-West West Java sepanjang 20,43 kilometer yang akan melalui Medan Satria dan Cikarang.