SOLO - Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka memastikan penundaan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) setelah muncul polemik di kalangan masyarakat.
"Tidak ada kenaikan ya. Dibikin enak semua ya, masyarakat tidak perlu panik," katanya seusai menjamu Ketua DPRD Kota Solo dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta di Pracima Tuin Solo, Antara, Selasa, 7 Februari.
Akan ada pencetakan ulang surat tagihan PBB. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat tagihan PBB secara daring. "Tapi butuh seminggu untuk update data base," katanya.
Dengan tidak ada kenaikan tarif PBB tersebut, pihaknya akan memaksimalkan pendapatan melalui pajak yang lain.
"Ya PBB tetap kami maksimalkan, piutang, pajak hiburan, restoran, hotel. Intinya PBB tidak naik, targetnya (pendapatan asli daerah) pakai 2023, tarifnya pakai 2022," katanya.
Untuk wajib pajak yang sudah telanjur membayar PBB akan dilakukan restitusi.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta YF Sukasno mengapresiasi Gibran yang sudah responsif terhadap masyarakat Kota Solo.
"Harapannya masyarakat kembali tenang, tentrem, ayem, kembali seperti semula. Ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan," katanya.
Pertimbangan dari penundaan tersebut adalah agar masyarakat lebih tenang. "Keputusan NJOP, PBB itu ada di kepala daerah, kami menyuarakan, penundaan diputuskan oleh mas Wali. Rasanya nggak halal kalau kenaikan menimbulkan keresahan," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Update COVID-19 per 5 Februari: Kasus Baru 171 dari Pemeriksaan 16.762 Spesimen
05 Februari 2023, 20:32 -
| BERITA
Update COVID-19 per 4 Februari: 186 Penambahan Kasus Baru dari 22.854 Spesimen Diperiksa
04 Februari 2023, 19:37 -
| BERITA
Update COVID-19 per 3 Februari: Kasus Baru 241, Sembuh Bertambah 273
03 Februari 2023, 21:01 -
| BERITA
Bos PT Diratama Dituntut 15 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101
30 Januari 2023, 17:49 -
| BERITA
Siapa Saja yang Dapat Untung dari Pengadaan Helikopter AW 101? Ini Daftarnya
12 Oktober 2022, 17:22
Disinggung mengenai saran dari DPRD Kota Surakarta, ia mengatakan agar dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. "Piutang kan masih gede, itu bisa dimaksimalkan," katanya.
