Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada 120 penyidikan dugaan korupsi yang ditangani. Dari jumlah itu, 10 di antaranya berasal dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) selama 2022.

"Selama 2022, KPK melakukan 10 kegiatan tangkap tangan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pemaparan kinerja KPK akhir tahun di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Desember.

Alexander merinci operasi senyap pertama yang dilakukan adalah penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada 5 Januari lalu. Dia ditangkap terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi serta gratifikasi.

OTT selanjutnya yang digelar KPK menyasar eks Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud. Kegiatan ini dilakukan pada 12 Januari lalu dan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Berikutnya, KPK juga menjaring Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin pada OTT yang digelar Januari lalu. Dia bersama beberapa pejabat kabupaten dan pihak swasta diangkut ke Jakarta karena dugaan suap pengadaan barang dan jasa pada 2020-2022.

Selain itu, Januari lalu KPK juga menangkap Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat dan Panitera Pengganti PN Surabaya Hamdan. Dia terjerat OTT karena diduga menerima suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.

Berhenti sejenak, KPK kembali menggelar operasi senyap pada April 2022. Dalam kegiatan itu, Bupati Bogor Ade Yasin jadi salah satu pihak yang digiring ke Gedung Merah Putih KPK karena diduga terkait suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

OTT KPK kembali terjadi pada Juni 2022. Saat itu, eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti bersama beberapa orang ditangkap karena terkait dugaan suap pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen.

Kepala daerah selanjutnya yang terjaring OTT adalah Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo pada Agustus 2022. Dia ditangkap terkait dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Pada 20 Agustus, KPK kembali menggelar tangkap tangan di Bandung dan Lampung terkait dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022. Salah satu yang terjerat adalah Rektor Unila nonaktif Karomani.

Kemudian, KPK menangkap tangan sejumlah pejabat terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi senyap pada September 2022 tersebut.

Terakhir, KPK melakukan OTT terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simandjuntak pada 15 Desember 2022. Dia ditangkap terkait dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur.

Tak hanya operasi senyap, komisi antirasuah juga melakukan 113 penyelidikan. Kemudian ada penuntutan dan eksekusi putusan yang dilakukan.

"121 penuntutan, atau meningkat 33 perkara dari tahun sebelumnya, 121 perkara inkracht (berkekuatan hukum tetap) atau meningkat 34 perkara dari tahun sebelumnya dan mengeksekusi putusan 100 perkara, atau meningkat 11 perkara dari tahun sebelumnya," pungkas Alexander.