Pakar PBB Khawatirkan Reaksi Resolusi Penyelidikan Protes Iran, Soroti Hukuman Mati Bagi Pengunjuk Rasa

JAKARTA - Ahli independen yang ditunjuk PBB di Iran menyuarakan kekhawatiran otoritas negara itu akan meningkatkan aksi represif terhadap pengunjuk rasa, meluncurkan kampanye untuk menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, seiring dengan resolusi PBB untuk menyelidiki kekerasan Teheran dalam menangani protes yang merebak di negara itu.

PBB mengatakan lebih dari 300 orang telah tewas sejauh ini dan 14.000 ditangkap, dalam protes yang dimulai setelah kematian Mahsa Amini (22), wanita Kurdi yang ditangkap karena dinilai berpakaian tidak pantas, dalam tahanan polisi moral.

"Saya khawatir rezim Iran akan bereaksi keras terhadap resolusi Dewan Hak Asasi Manusia dan ini dapat memicu lebih banyak kekerasan dan represi di pihak mereka," kata Javaid Rehman kepada Reuters seperti dilansir 30 November.

Itu merujuk pada pemungutan suara Dewan Hak Asasi Manusia PBB, untuk melakukan penyelidikan atas kekerasan terhadap pengunjuk rasa di Iran. Misi itu akan memiliki mandat terpisah dari pelapor khusus PBB untuk Iran, yang telah ditolak aksesnya ke negara itu.

Teheran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani Senin lalu menolak penyelidikan tersebut dan mengatakan tidak akan bekerja sama.

"Sekarang (otoritas) telah memulai kampanye hukuman mati (para pengunjuk rasa)," tukas Rehman.

Lebih jauh diterangkan Rehman, sejauh ini 21 orang sudah ditangkap dalam konteks protes menghadapi hukuman mati, termasuk seorang wanita yang didakwa atas 'tindak pidana yang tidak jelas dan dirumuskan secara luas', dengan enam orang telah dijatuhi hukuman bulan ini.

Kantor hak asasi manusia PBB mengonfirmasi dalam email, salah satu dari mereka yang didakwa melakukan "korupsi di bumi karena publikasi kebohongan dalam skala besar" adalah rapper terkenal Iran Toomaj Salehi, mengutip seorang pejabat pengadilan.

Iran sendiri menyalahkan musuh asing dan agen mereka atas kerusuhan itu. Kepala kehakimannya bulan lalu memerintahkan hakim untuk menjatuhkan hukuman berat bagi "elemen utama kerusuhan".

Bahkan sebelum kerusuhan, eksekusi meningkat dan komisaris tinggi hak asasi manusia PBB Volker Turk mengatakan jumlah tahun ini dilaporkan telah melampaui 400 pada Bulan September, pertama kalinya dalam lima tahun.

Resolusi PBB dipandang sebagai salah satu kata yang lebih tegas dalam sejarah 16 tahun badan tersebut, mendesak misi tersebut untuk "mengumpulkan, mengonsolidasikan dan menganalisis bukti".

Investigasi sebelumnya yang diluncurkan oleh dewan telah mengarah pada kasus kejahatan perang, termasuk pemenjaraan seorang mantan perwira Suriah atas penyiksaan yang didukung negara di Jerman tahun ini.

Rehman mengatakan, dia mengharapkan Misi Pencari Fakta yang baru untuk memberikan daftar pelaku dan membaginya dengan otoritas hukum nasional dan regional.

"Ini akan memastikan akuntabilitas dan itu akan memberikan bukti ke pengadilan dan pengadilan," katanya.

Sebuah dokumen PBB menunjukkan misi tersebut akan memiliki 15 anggota staf dan anggaran sebesar 3,67 juta dolar AS.