Penuhi Panggilan DPR, Erick Thohir Cari Solusi Terbaik Penyelesaian Kasus Jiwasraya

JAKARTA - Panitia kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI memanggil Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendalami permasalahan gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya. Rapat ini berlangsung tertutup.

Erick Thohir mengatakan, pihaknya akan berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah gagal bayar perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

"Dari jajaran kementerian, kami akan berupaya mulai selesaikan pembayaran awal di akhir Maret. Kalau bisa, lebih cepat kami lakukan," tuturnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Januari.

Permasalahan Jiwasraya, diakui Erick, bukan permasalahan yang ringan, karena ini masalah yang cukup panjang. Erick pun mengakui bahwa manajemen Jiwasraya sebelumnya tidak mengelola investasi dengan prinsip kehati-hatian.

"Ini jadi perhatian kami agar proses investasi harus diperketat. Manajemen Jiwasraya tawarkan produk dengan bunga lebih tinggi dibanding pasar. Makanya perlu safety daripada investasi, tak hanya kejar bunga namun harus ada kepastian," ucapnya.

Erick mejelaskan, saat ini kondisi Jiwasraya sangat sakit dan kesulitan membayar klaim polis sebesar Rp16 triliun. Jiwasraya juga mengalami kekurangan solvabilitas (kemampuan bayar kewajiban) senilai Rp28 triliun.

"Kami koordinasi dengan Kemenkeu, untuk cari solusi terbaik. Kami juga ingin ada pencarian di Maret. Kami harapkan kerja profesional dan transparan, salah satunya pembentukan holding asuransi. Itu diharapkan dapat meningkatkan tata kelola asuransi, terutama terkait investasi, fungsi compliance dan risk management," tuturnya.

Tak hanya itu, Erick mengaku, juga selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung terkait dengan recovery aset yang dapat membantu Jiwasraya membayar pemegang polis.

Erick menjelaskan, sudah ada harta-harta tersangka kasus gagal bayar Jiwasraya yang disita oleh pihak Kejaksaaan Agung. Salah satunya dalam bentuk sertifikat tanah.

"Hampir 1.400 sertifikat. Kami minta update secara garis besar berapa business to business yang harus diselesaikan," jelasnya.

Recovery aset ini, kata Erick, tidak dapat langsung diserahkan kapada pihaknya untuk membantu kasus gagal bayar Jiwasraya. Sebab, recovery aset diprioritaskan untuk masuk ke negara terlebih dahulu.

"Tapi recovery aset ini mudah-mudahan menjadi metode baru dalam menyelesaikan kasus korupsi ke depan," ucapnya.

Di dalam rapat panja yang berlangsung tertutup tersebut, Erick Thohir memaparkan lebih detil penjajakan solusi yang harus ditempuh. Sebab, menurut dia, Kementerian BUMN tidak bisa berjalan sendiri, karena harus disinergikan dengan Kemenkeu dan OJK.