Kemenko PMK Minta Kepala Daerah Optimalkan BPBD Kuatkan Mitigasi Bencana

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya penguatan program mitigasi bencana menyusul peningkatan intensitas hujan di sejumlah wilayah di Tanah Air.

"Penguatan program mitigasi bencana penting untuk dilakukan guna meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan," kata Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Letjen TNI (Purn) Sudirman dilansir ANTARA, Senin, 31 Oktober.

Sudirman menyebutkan program mitigasi dimaksud antara lain dengan pemasangan alat deteksi dini bencana di sejumlah lokasi yang rawan bencana alam.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk menyiagakan personel dan peralatan penunjang serta menggencarkan pembentukan desa tangguh bencana sebagai salah satu upaya mitigasi bencana berbasis komunitas.

"Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor," katanya.

Kemudian, sambung Sudirman, pemda juga perlu mengimbau masyarakat untuk membentuk posko siaga bencana alam.

Kemenko PMK juga kembali mengingatkan peningkatan intensitas curah hujan berpotensi meningkatkan risiko kejadian bencana meliputi banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

"Pemda yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana-bencana tersebut harus melakukan langkah-langkah mitigasi serta meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan risiko bencananya," katanya.

Kemenko PMK juga mengingatkan pentingnya mencegah bencana dengan melakukan optimalisasi pada sistem drainase dan tata air serta sistem peresapan dan tampungan guna mencegah terjadinya banjir dan longsor.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr Indra Permanajati mengatakan bahwa pengelolaan wilayah rawan banjir mulai dari hulu hingga ke hilir menjadi kunci utama mitigasi bencana banjir.

"Pengelolaan wilayah sebaiknya dilakukan secara komprehensif meliputi wilayah hulu dan hilir. Kalau penanganan hanya terfokus pada wilayah hilir saja akan tetap sulit dikendalikan kondisi airnya," katanya.