Fraksi PAN DPR Kritik Pemerintah Terkesan ‘Kalang Kabut’ Tangani Gagal Ginjal Akut Anak

JAKARTA - Fraksi PAN DPR mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk segera menangani kasus gagal ginjal akut yang secara tiba-tiba muncul di Indonesia. 

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, kasus gagal ginjal akut ini sudah semakin meresahkan masyarakat. Apalagi, kata dia, sejauh ini sudah ada 241 anak yang terpapar, 131 anak di antaranya meninggal dunia.

"Ini bukan hanya korban sakit, tetapi ini korban jiwa. Sangat beralasan jika masyarakat resah, muncul kegelisahan di mana-mana," ujar Saleh kepada wartawan, Senin, 24 Oktober. 

Anggota Komisi IX DPR itu menyebut, pemerintah sejauh ini belum bekerja secara maksimal. Bahkan, Kemenkes dan BPOM terkesan saling menyalahkan. 

"Menurut pantauan kami, pemerintah belum bekerja maksimal. Masih saling tunggu antara kemenkes dan BPOM belum bersinergi. Malah cenderung ada kesan saling menyalahkan," kata Saleh. 

Krena itu, Saleh meminta Kementerian Kesehatan untuk segera mencari obat gagal ginjal akut ini. Obat tersebut, kata dia, harus segera diberikan kepada para pasien yang terpapar. 

"Tidak boleh berlama-lama karena dikhawatirkan korban akan semakin banyak," tegasnya. 

Legislator Sumatera Utara itu juga mendesak BPOM untuk segera mengumumkan hasil pemeriksaannya terhadap kandungan obat yang terdapat di dalam sirup yang diduga sebagai penyebab. Dia menilai, BPOM kurang tekun dalam melaksanakan pengawasan dan pengujian. 

"Kalau sudah kejadian seperti ini baru sibuk dan terkesan kalang kabut," kata Saleh. 

Saleh juga mendorong Kementerian Kesehatan dan BPOM agar obat-obatan yang disita untuk tidak dimusnahkan terburu-buru. Menurutnya, harus ada kejelasan dan klarifikasi terkait statusnya obat yang disita.

"Ini diperlukan agar produsen obat-obatan itu tidak dirugikan. Karena isu yang berkembang saat ini belum tentu menguntungkan mereka. Sementara, obat mereka belum tentu juga salah," ucap Saleh. 

Saleh juga mendesak Polri bersama BPOM dan Kemenkes untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Jika terbukti ada kesalahan dan unsur kesengajaan, kata Saleh, maka harus segera ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Ketua DPP PAN itu berharap, seluruh fasilitas kesehatan yang ada bisa memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien yang terpapar. Saleh menegaskan, harus ada upaya sungguh-sungguh agar anak-anak yang terpapar bisa sembuh dan sehat kembali.

"Langkah-langkah itu mendesak untuk dilakukan. Masyarakat perlu diberi ketenangan. Apalagi, kita masih berkutat untuk melawan pandemi COVID-19 yang belum berakhir seiring munculnya varian-varian baru," kata Saleh. 

Diketahui, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan terdapat 133 obat sirup yang tidak mengandung zat pelarut berbahaya sehingga aman dikonsumsi selama sesuai aturan pakai.

"BPOM telah melakukan penelusuran data registrasi terhadap seluruh produk obat bentuk sirup dan drops," kata Kepala BPOM Penny K Lukito, dalam konferensi pers, Minggu, 23 Oktober. 

BPOM juga telah merilis 133 nama obat yang aman tanpa menggunakan empat bahan berbahaya. 

"Dari penelusuran tersebut, diperoleh data sejumlah 133 sirup obat yang tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan/atau gliserin/gliserol sehingga aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai," lanjutnya.