Alih Fungsi Lahan Diduga Penyebab Longsor di Lombok Utara

MATARAM - Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Achmad Puaddi menduga penyebab banjir dan tanah longsor yang terjadi di sekitar kawasan wisata di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara diakibatkan alih fungsi lahan.

"Kemungkinan ada perubahan fungsi lahan di sana sehingga sampai terjadi longsor, karena dulu-dulu tidak pernah sampai begini," kata Achmad Puaddi di Mataram dilansir ANTARA, Selasa, 18 Oktober.

Dia menegaskan menindaklanjuti dugaan ini pihaknya pun berencana akan turun lapangan untuk meninjau lokasi tersebut untuk memastikan kondisi lingkungan di sekitar. Karena dari informasi sementara yang dihimpun, terdapat banyak bangunan di atas perbukitan kawasan wisata tersebut.

"Seperti apa tata ruangnya, kita akan tinjau perizinan bangunan yang ada di tempat itu," ujarnya.

Menurut Puaddi, pemerintah daerah perlu meninjau lokasi tersebut secara komprehensif untuk mencari penyebab utama bencana longsor yang terjadi di kawasan wisata tersebut. Karena pihaknya tidak meyakini bencana banjir dan longsor di wilayah itu bukan disebabkan karena tingginya curah hujan semata.

"Kalau melihat curah hujan, biasa-biasa saja, kami curiga ada kerusakan lingkungan di sana. Karena kok bisa hancur infrastruktur hanya dengan curah hujan seperti itu, berarti lingkungannya sudah rusak," terang Puaddi.

Namun demikian terlepas dari apa penyebab banjir dan tanah longsor tersebut, Puaddi mengingatkan kepada pemerintah baik provinsi dan kabupaten untuk secepatnya melakukan penanganan sehingga dampak dari bencana tersebut dapat diminimalisir.

Karena keselamatan jiwa masyarakat harus menjadi prioritas utama, meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam bencana longsor tersebut.

Akan tetapi Puaddi tidak ingin dampak dari bencana tersebut karena terlambat tertangani justru menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat yang terdampak.

"Pemerintah harus cepat hadir, jangan biarkan masyarakat terkatung-katung, karena tanggung jawab pemerintah menyelamatkan rakyat, segala kesulitan masyarakat tanggungjawab pemerintah mengatasinya," kata Fuadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Julmansyah mengaku masih harus menunggu laporan secara lengkap dari tim dan KPH Rinjani Barat mengenai penyebab longsor.

"Tim Dinas dan KPH Rinjani Barat baru balik dari mengecek lokasi di Malaka. Saya masih menunggu laporannya," kata Julmansyah.

Berdasarkan data Dinas Sosial NTB, jumlah warga yang terdampak akibat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di kawasan wisata itu pada Minggu (16/10) mencapai 473 kepala keluarga (KK) atau 1.419 jiwa. Sedangkan jumlah dusun yang terdampak meliputi Dusun Setanggi, Dusun Lendang Luar, Dusun Malimbu dan Dusun Badung.

Tidak hanya itu akibat banjir dan tanah longsor tersebut mengakibatkan jalan wisata menuju kawasan wisata Senggigi di Kabupaten Lombok Barat dan kawasan wisata Malimbu di Lombok Utara, hingga Senin pagi (17/10) tertutup total akibat material longsor masih menutupi ruas jalan. Namun saat ini jalur tersebut sudah bisa dilalui kembali.