'Cuma Indah di Kata dan Rencana', PDIP DKI Beberkan Data Janji Anies yang Banyak Tak Terealisasi

JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono menilai sebagian besar janji Gubernur Anies Baswedan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD 2017-2022, jauh dari realisasi.

"Dari 23 janji Pak Anies ketika kampanye, cuma tiga sampai lima yang bisa diartikan cukup berhasil. Tapi selebihnya bisa dikatakan rapor merah," ucap Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 13 Oktober dilansir dari Antara.

Kata anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD ini, Anies hanya bagus dalam perencanaan. Namun dalam eksekusi, belum tertangani dengan baik untuk menangani persoalan pokok warga Jakarta.

"Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah baru indah di kata-kata dan rencana," kata Gembong.

Gembong menjelaskan janji Anies yang terealisasi seperti integrasi transportasi di DKI Jakarta dengan JakLingko --meski belum sempurna. Lalu janji menyelenggarakan kegiatan seni di Jakarta sepanjang tahun yang terealisasi dengan penyelenggaraan festival kesenian sejak 2018.

Selain itu ada juga meningkatkan bantuan hibah untuk 131 lembaga keagamaan dan tempat ibadah hingga sebanyak Rp325 miliar.

Meski ada janji yang terealisasi, Gembong menyebut banyak janji Anies yang memiliki capaian bisa dikatakan tidak baik yakni:

1. Normalisasi sungai: 0 persen.
2. Naturalisasi sungai: 0 persen.
3. Perkembangan Pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro: 0 persen.
4. Pembangunan LRT Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (PDBU) : 0 persen.
5. Pembangunan ITF dalam kota: 0 persen.
6. Pembangunan "Science Park": 0 persen.
7. Pemipaan air bersih SPAM Jatilihur: 0 persen.
8. "Electronic Road Pricing" (ERP): 0 persen.
9. Peningkatan Fasilitas "Park & Ride" : 0 persen.
10. Taman Pintar: 0 persen (dari target 175 lokasi).
11. Rumah DP 0 Rupiah: 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen).
12. Rumah aman: empat unit dari target 267 (1,5 persen).
13. Wirausahawan OK OCE: 6.000 dari target 200.000 (3 persen)

Gembong juga menilai bahwa dari kebijakan dan pengambilan keputusan ada banyak kemunduran di era Anies ini seperti:

• Menutup akses ke laman anggaran (ebudgeting).
• Video rapat tidak diunggah ke YouTube.
• Menolak warga yang mengadu ke Balai Kota.
• Menghambat akses informasi kepada wartawan.
• Melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol.
• Terjadi korupsi Rp152 M di pengadaan lahan DP 0 Rupiah.
• Melanggar janji tidak akan menggunakan dana kejadian luar biasa (KLB) dari swasta.

"Selama lima tahun ini, Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan dan banjir," kata Gembong.

Ia juga menilai, janji Anies akan bergantung evaluasi apakah harus dilanjutkan atau tidak oleh Kasetpres Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI,

Jika dalam evaluasi ternyata janji tersebut dibutuhkan dan akan bermanfaat bagi warga Jakarta, kata Gembong, kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh Heru.

"Kalau memang bermanfaat bagi warga Jakarta, akan dilanjutkan, tetapi jika setelah evaluasi, ternyata antara manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya, untuk apa diteruskan," katanya.

Menurut Gembong, Heru sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta tentu akan melakukan evaluasi dengan tujuan agar pengeluaran daerah dalam APBD bisa dirasakan masyarakat.

Anies akan mengakhiri jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Sementara Heru Budi Hartono dijadwalkan dilantik di Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat Gubernur DKI pada 17 Oktober 2022.

Heru dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai Penjabat Gubernur DKI setelah melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA).