Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pihak yang merintangi penyidikan dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe bakal diproses hukum. Mereka siap menerapkan Pasal 21 UU Tipikor.

"KPK akan keras untuk menerapkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kita kenal dengan obstruction of justice," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Rabu, 28 September.

Berikut bunyi Pasal 21 UU Tipikor tersebut:

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta."

Nawawi mengingatkan semua pihak mendukung pengusutan dugaan korupsi yang dilakukan KPK. Dukungan diberikan agar proses hukum bisa berjalan maksimal.

"Kepada pihak lain diharapkan agar membantu supaya proses pemeriksaan pengambilan keterangan LE dapat secepatnya terlaksana," tegasnya.

"Jangan justru mencoba mencegah, merintangi ataupun menggagalkan proses penyidikan," sambung Nawawi.

Diberitakan sebelumnya, Lukas Enembe kembali tidak hadir pada pemanggilan kedua sebagai tersangka pada Senin, 26 September. Kuasa hukumnya, Stefanus Roy Rening menyebut kliennya itu sedang sakit.

"Syarat orang memberi keterangan itu harus sehat. Kalau sakit gimana mau kasih keterangan," kata Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening kepada wartawan di Jakarta, Senin, 26 September.

Stefanus mempersilakan KPK untuk datang ke rumah Lukas di Papua. Dia akan mengusahakan perlindungan bagi tim medis tersebut saat mengunjungi dan melihat kondisi kliennya.

Sementara itu, juru bicara Lukas, M. Rifai Danus mengatakan Gubernur Papua tersebut sudah dioperasi sebanyak tiga kali selama setahun terakhir. Berbagai operasi yang dilakukannya, termasuk operasi jantung, pankreas, dan mata.