Libatkan Kementerian/Lembaga, Pemda, Akademisi hingga Media, KSP Rancang Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan Indonesia sedang membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan tangguh dengan berbagai upaya. Di antaranya, merancang rujukan berupa Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN).

"IPKN akan menjadi acuan penyelenggaraan pariwisata nasional. Saat ini proses penyusunan IPKN sudah masuk tahap finalisasi," kata Tenaga Ahli Utama KSP Helson Siagian dalam keterangan tertulis dikutip Antara, Minggu 25 September.

IPKN, kata Helson, memuat tata cara pelaksanaan, metodologi, dan indikator pengembangan ekosistem kepariwisataan yang diselenggarakan berbagai pihak yakni kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, industri, masyarakat, dan media.

KSP merekomendasikan tiga langkah strategis dalam menyelenggarakan IPKN, yakni pertama perencanaan yang baik dengan menentukan target yang jelas dan terukur.

Kedua, kata Helson, yaitu penguatan kelompok kerja IPKN. Dalam kelompok kerja ini, pemerintah provinsi diharapkan mampu memangkas hambatan pelaksanaan pembangunan dan penyediaan anggaran terkait pembangunan ekosistem kepariwisataan setempat.

"Jadi pemerintah provinsi dapat menggunakan data IPKN untuk membangun pondasi strategis dalam meningkatkan citra dan layanan pariwisata di masing-masing daerahnya," katanya.

Helson mengatakan langkah ketiga adalah optimalisasi komunikasi publik secara masif agar realisasi IPKN dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dia optimistis IPKN akan meningkatkan peringkat Indonesia dalam Indeks Pengembangan Perjalanan dan Pariwisata atau Travel and Tourism Development Index (TTDI) pada 2023.

Pada 2021, Indonesia berada di peringkat ke-32 TTDI dengan skor 4,4, setara dengan Estonia, Polandia, dan Siprus.

"Dengan penyelenggaraan IPKN, peringkat dan skor kita tahun depan diharapkan naik," ujar Helson.