Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan, Kemenpar Perkuat Sinergi

JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk mendukung perencanaan dan penganggaran kepariwisataan sekaligus pengembangan sumber daya manusia (SDM) demi mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkualitas, serta berkelanjutan sesuai arah kebijakan pariwisata di dalam RPJMN 2025-2029.

Kepala Biro Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf, Iin Dwi Purwanti, dalam Pra-Rakornas Kemenpar RI, yang berlangsung di Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (4/12/2024) mengatakan, pembangunan kepariwisataan dapat optimal apabila didukung dengan sinergi antar kementerian/lembaga terkait.

“Sebab target yang ditetapkan untuk sektor pariwisata ini tinggi sekali. Sementara yang kita hadapi tantangannya saat ini sangat luar biasa. Tetapi ada strategi yang perlu kita ikuti dengan arah kebijakan dalam RPJMN maupun RKP. Dan tentunya untuk mencapai target perlu kolaborasi yang kuat,” kata Iin.

Ada harapan besar untuk sektor pariwisata yang tercermin pada kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dalam RPJMN 2025-2029. Dengan target kinerja pada 2025 di antaranya pergerakan wisatawan nusantara sebesar 1,08 miliar, kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 17-18 juta, PDB pariwisata sebesar 4,6 persen, hingga devisa pariwisata mencapai 22,1-25,2 miliar dolar AS.

Sebelumnya pagu anggaran yang telah ditetapkan bagi Kemenpar untuk tahun 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Namun dengan adanya pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif, maka nilai anggaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian dialokasikan ke Kemenpar dan Kemenekraf dengan rincian senilai Rp1,4 triliun untuk Kemenpar dan Rp279 miliar untuk Kemenekraf.

Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait sangat dibutuhkan untuk dapat memaksimalkan program-program kerja Kemenpar. Mulai dari konektivitas, aksesibilitas, relaksasi kebijakan atau regulasi, hingga pengembangan SDM yang menjadi fondasi dari pengembangan sektor pariwisata Indonesia.

Perwakilan Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/BAPPENAS, Wahyu Wijayanto, menyampaikan bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor yang diharapkan untuk dapat menjadi akselerator bagi skenario pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen dan hal tersebut akan menjadi fondasi pencapaian Indonesia Emas 2045.

“Saat ini BAPPENAS sedang menyusun eight plus one strategi langkah kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya memuat pariwisata. Tentunya kita harap selain pariwisata berkontribusi pada peningkatan nilai devisa, juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Wahyu.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3, Kementerian Dalam Negeri, Chaerul Dwi Sapta mengatakan alokasi anggaran untuk urusan pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan pemantauan untuk pelaksanaan dan pemanfaatannya.

“Pemetaan SDM juga sangat dibutuhkan untuk pengembangan SDM yang berkualitas,” kata Chaerul.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, Agung Nur Rohmad mengungkapkan pihaknya memiliki program pelatihan yang berkualitas dan terintegrasi melalui platform digital Siapkerja dengan penguatan kerja sama industri melalui Pemda dan FKLPI, lembaga pelatihan swasta, industri maupun praktisi ekonomi digital.

"Kemenaker dapat mensubsidi pelatihan SDM yang sudah ada dan lebih komprehensif di Kementerian Pariwisata," kata Agung.

Plt. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Subkhan menyampaikan PP Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, yang tidak hanya berfokus kepada penciptaan SDM yang bekerja tetapi bisa menjadi SDM yang mempunyai semangat enterpreneur.

Fajar juga menekankan apapun kurikulumnya tentu harus relevan dengan tugas dan kebutuhan industri. Apalagi sektor pariwisata diproyeksikan membutuhkan 12 juta tenaga kerja. Angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata di Indonesia terhadap total tenaga kerja nasional diperkirakan mencapai 13-15 persen.

“Maka penyiapan SDM pariwisata itu menjadi hal yang paling penting. Tentu sinergi dari berbagai pihak yang terlibat khususnya di bidang kepariwisataan untuk menyiapkan SDM sangat penting jadi tidak lagi persaingan tetapi mari kita bersinergi bersama untuk mewujudkan hal ini,” kata Fajar.

Dalam Pra Rakornas Kemenpar pada sesi I yang membahas “Kebijakan Dukungan Perencanaan dan Penganggaran Kepariwisataan dan Kolaborasi Pusat-Daerah” hadir sebagai narasumber perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Amnu Fuadiy.

Sementara pada sesi II yang membahas “Sinergitas dan Kolaborasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata”, hadir narasumber lainnya yakni Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Suhendri.

Dapat disimpulkan bahwa pada sesi I dan sesi II kementerian/lembaga terkait sepakat untuk menjalin kolaborasi multisektoral berdasarkan Asta Cita Kabinet Merah Putih, untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas aman dan berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan kompetensi yang berfokus pada digitalisasi, keterampilan hospitality, pengelolaan risiko dan keberlanjutan menjadi kebutuhan utama dalam transformasi sektor pariwisata menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Pra Rakornas ini turut dihadiri pejabat-pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pariwisata, perwakilan lintas K/L, serta stakeholder dan asosiasi pelaku parekraf.