KPK Bantah Ada Unsur Politik dalam Penangkapan Edhy Prabowo

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah anggapan ada unsur politik dalam penangkapan Edhy Prabowo dalam kasus korupsi suap perizinan usaha ekspor benih lobster.

"Kasus yang terjadi di KKP tentu adalah tindak pidana korupsi murni enggak ada kaitannya degan politik. Jadi jangan kita diajak masuk ke dalam ranah politik," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu, 28 November.

Firli menjelaskan, jika ada kader partai politik yang terlibat dalam kasus korupsi di pemerintahan adalah murni tindak pidana orang per orang, bukan institusi.

"Karena sesungguhnya, konsep hukum barang siapa itu adalah setiap orang. Jadi, kita fokus kepada perbuatan karena tidak ada peristiwa pidana tanpa ada perbuatan orang," jelas Firli.

Kemudian, Firli menyebut bahwa penggeledahan pada tempat terkait kasus suap KKP dilakukan dalam rangka pencarian penemuan barang bukti yang bisa menunjukan terangnya suatu perkara dan menemukan tersangkanya.

"Sebagaimana dalam KUHAP penggeledahan dilakukan dalam rangka mencari menemukan barang bukti dalam mengungkap perkara. Yang pasti, tempat-tempat diduga ada keterkaitan tindak pidana, pasti kita lakukan penggeledahan," ungkapnya.

Seperti diketahui, Edhy Prabowo bersama sejumlah tersangka ditangkap oleh tim penindakan KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang setibanya dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. 

Dalam kasus ini, Edhy diduga menerima uang suap sebesar Rp3,4 miliar yang kemudian sebanyak Rp750 juta digunakan untuk membeli barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Adapun barang yang dibelinya berupa tas, baju, hingga jam tangan mewah bermerk Rolex.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menganggap bahwa penangkapan Edhy bermuatan politis. Sebab, hal ini mirip dengan kasus suap impor daging sapi yang dilakukan oleh mantan kader PKS saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden.

"Kasus ini polanya sama dengan penangkapan Presiden PKS di pemerintahan Pak SBY. Saat itu, PKS masih sering mengkritik SBY padahal mereka masuk dalam pemerintahan. Ini kan sama dengan sikap Gerindra dengan Fadli Zon yang masih suka mengkritik Jokowi," kata Ujang kepada VOI.