Peta Perairan Pelabuhan Patimban Akan Dipublikasikan Pekan Depan

JAKARTA - Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat ditargetkan akan beroperasi mulai bulan depan. Karena itu, Kementerian Perhubungan bergegas menyelesaikan peta perairan pelabuhan tersebut.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus H Purnomo mengatakan, saat ini peta perairan Pelabuhan Patimban dalam tahap finalisasi.

Agus memperkirakan peta perairan Pelabuhan Patimban akan selesai pada pekan depan. Jika sudah selesai, dia memastikan peta perairan Pelabuhan Patimban segera dipublikasi.

"Insyaallah pada hari Rabu atau Kamis sudah di-publish secara internasional. Peta ini akan valid dan sudah siap," katanya, dalam webinar Kemenhub 3: Pelabuhan Patimban dan Kinerja Logistik Nasional, Jumat, 27 November.

Seperti diketahui, soft launching Pelabuhan Patimban rencananya akan dilakukan pada Desember 2020. Pada waktu tersebut, terminal kendaraan Pelabuhan Patimban dapat digunakan untuk ekspor dan impor mobil.

Nantinya, kata Agus, jika Pelabuhan Patimban sudah beroperasi penuh setelah tiga tahap pembangunan, maka kapasitas terminal kendaraan internasional sebesar 3.760 CBU dan domestik 897 CBU. Total kapasitasnya mencapai 4.657 CBU.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan, pembangunan Pelabuhan Patimban terbagi atas tiga fase. Pada fase kedua, pembangunan dimulai pada 2021. Dengan pembangunan lanjutan tersebut, kapasitas kontainer pelabuhan ditargetkan mencapai 3,75 juta TEUs pada 2023.

"Tahun 2021 kami akan membangun peti kemas dengan luas 66 hektare di Pelabuhan Patimban; kontainer 3,75 juta teus, dan terminal kendaraan dengan kapasitas 600 ribu CBU," ucapnya.

Kemudian, pada fase berikutnya atau fase ketiga, Budi Karya menargetkan Pelabuhan Patimban bisa menampung kontainer hingga 7,5 juta-14 juta TEUs. Penyelesaian pembangunan Patimban ditargetkan akan rampung pada 2027.

Budi juga memastikan pembangunan pelabuhan akan mempertimbangkan pelbagai aspek keamanan, seperti persiapan navigasi, Kode Keamanan Fasilitas Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Internasional (ISPS), prosedur karantina, serta pembenahan akses.

"Kami akan lakukan perbaikan untuk angkutan umum seperti yang berkaitan dengan halte," tuturnya.

Untuk mendorong perekonomian masyarakat setempat, Budi mengatakan kementeriannya juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pelatihan wirausaha bagi warga. Pemerintah juga bakal memberikan bantuan kapal dengan kapasitas yang lebih besar bagi nelayan.