Pembangunan Jalan Tol Padang Pariaman-Pekanbaru Lambat, DPRD Sumbar Desak Gubernur Mahyeldi Lakukan Langkah Strategis

SUMBAR - Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta Gubernur Mahyeldi Ansharullah untuk serius dalam membebaskan lahan jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru yang masih di angka 77 persen.

"Sesuai dengan tugas dan kewenangan secara kelembagaan, DPRD telah berulang kali mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov) untuk terjun langsung mengintervensi masyarakat dalam mempercepat pembebasan lahan," kata dia di Padang dilansir dari Antara, Minggu, 28 Agustus. 

Proses awal pembangunan ruas seksi satu dimulai pada 2018 namun progres pembebasan lahan masih 77 persen. Sementara panjang ruas yang akan dikerjakan 36,15 km dan hingga sekarang fisik jalan baru selesai 10 persen.

"Dari awal jangka waktu pengerjaan jalan tol ini sangat lambat. Sementara di daerah lain sudah selesai, gubernur harus melakukan langkah-langkah strategis," kata dia.

Menurut dia faktor yang menyebabkan fisik jalan baru 10 persen dikarenakan proses pembebasan lahan yang 77 persen tadi melalui proses yang sangat panjang dan berbelit-belit. Selain itu jangka waktu yang sangat lambat, ini membuat PT Hutama Karya juga tidak punya kemampuan untuk melanjutkannya.

Ia mengatakan pembangunan tol Padang Pariaman-Pekanbaru merupakan program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Indonesia Joko Widodo.

Menurut data yang diterima, tidak ada masyarakat Sumbar yang menolak lahan mereka dibebaskan untuk lancarnya pembangunan.

"Mungkin ada oknum-oknum yang menghambat proses pembebasan dan mengklaim lahan itu adalah miliknya," kata dia.

Dalam persoalan ini, kata dia, pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat punya kewajiban untuk mengamankan proyek tersebut.

"Seharusnya intervensi sudah dilakukan gubernur sejak dari jauh hari, seperti yang sudah berkali-kali diingatkan DPRD," katanya.

Ia menilai salah satu solusi yang bisa diambil terkait kendala pembebasan lahan ini adalah uang ganti rugi dititipkan di pengadilan sehingga saat persoalan selesai uang dapat dicairkan.

"Cuma gubernur tidak melakukan itu sama sekali. Ini sangat memalukan, Riau saja sudah selesai membangun dan kita baru akan mulai. Sementara hari demi hari, waktu pemerintah provinsi lebih banyak dihabiskan dengan rapat-rapat, dibanding mengambil keputusan," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumbar harusnya malu dengan lamban proses pembebasan lahan dalam pembangunan jalan tol Padang Pariaman - Pekanbaru karena untuk provinsi lain pembangunan tol mereka umumnya sudah tuntas, sementara untuk Sumbar masalah lahan saja masih tak kunjung selesai.

Selain itu Presiden Jokowi baru saja mengumumkan daerah-daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini, inflasi Sumatera Barat tercatat berada pada posisi tertinggi kedua nasional, mencapai 8,01 persen secara tahunan.

Jika pembangunan jalan tol masih gagal dilanjutkan sementara provinsi lain sudah memiliki tol, ia melihat ancaman inflasi Sumbar akan semakin tinggi karena mahalnya biaya transportasi juga akan menyebabkan mahal dan tingginya kebutuhan pokok.

"Kalau sempat tol ini tidak dibangun, habislah Sumatera Barat" katanya.