Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendapat sorotan karena sejak menjabat sebagai menteri dia kerap melakukan lawatan ke luar negeri. Menanggapi sorotan terhadap 'pembantunya' tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membela Prabowo saat menyampaikan arahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.

Menurut Jokowi, kunjungan Prabowo ke sejumlah negara merupakan salah satu bentuk diplomasi pertahanan yang perlu dilakukan mengingat makin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia.

"Jadi, kalau ada yang mempertanyakan Pak Mehnan itu pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah bagian wajib diplomasi pertahanan kita bukan untuk lain-lain," kata Jokowi kepada para peserta dan undangan rapat di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, jika masih ada orang yang mempertanyakan keberangkatan mantan Danjen Kopassus itu ke luar negeri berarti dia tak memahami pentingnya diplomasi. 

"Kan masih ada yang bertanya itu, (artinya) belum mengerti urusan diplomasi pertahanan," ungkapnya.

Selain untuk diplomasi, Jokowi juga mengetahui lawatan Prabowo ke luar negeri dalam rangka melihat alutsista yang ingin dibeli oleh Indonesia. Sebab, Indonesia harus mempersiapkan senjata untuk menegakkan kedaulatan.

Ingatkan isu kedaulatan 

Presiden Jokowi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri (Wardany Tsa Tsia/VOI)

Dalam rapat pimpinan tersebut, Jokowi mengingatkan kedaulatan negara merupakan hal terpenting dalam pertahanan negara. Sehingga, dia menegaskan, kedaulatan negara harus dipertahankan oleh seluruh komponen bangsa.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tegaskan bahwa kedaulatan itu harga mati. Kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar menawar," tegas Jokowi.

Selain itu, dia juga menyampaikan hadirnya jajaran TNI dan Polri dalam rapat tersebut merupakan simbol positif sinergitas antar aparat negara. Jokowi juga mengatakan, kerja serius dalam menjaga kedaulatan negara sangat dibutuhkan mengingat luas wilayah Indonesia sangat besar.

"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI, Polri harus bekerja bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia untuk berdiri paling depan dlam rangka menjaga kedaulatan NKRI," kata dia sambil menambahkan TNI dan Polri harus siap dalam menghadapi segala ancaman yang ada terkait kedaulatan.

Ancaman ini, menurut Jokowi, bukan hanya dalam bentuk perang konvensional melainkan perang dalam bentuk lain. Sehingga TNI dan Polri diharapkan siap untuk mengatasi hal tersebut.

"Yang paling penting, kita harus mampu atasi semua spektrum pertahanan mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy, maupun perang hybrid yang menggabungkan strategi militer dan non-militer, konvensional dan non-kovensional," tutupnya.