Cegah Pelecehan Seksual Terulang, Transjakarta Tambah 1.801 Petugas dalam Bus
ILUSTRASI ANTARA

Bagikan:

JAKARTA - BUMD PT Transjakarta akan menambah jumlah pegawainya pada posisi petugas layanan operasi (PLO) dalam bus. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah agar kasus pelecehan seksual tidak terulang kembali.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Anang Rizkani Noor mengungkapkan, pengadaan petugas dalam bus Transjakarta ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan.

"Ini salah satu upaya penting yang kami lakukan untuk memastikan kenyamanan dan kenyamanan pelanggan berjalan dengan baik,” kata Anang dalam keterangannya, Rabu, 3 Agustus.

Anang menuturkan, selain membantu pelanggan menggunakan Transjakarta, PLO juga akan ditugaskan untuk bergerak cepat menangani kasus dugaan pelecehan seksual atau tindakan yang tidak diinginkan.

Dengan begitu, pelaku pelecehan seksual bisa mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakannya dan kasus-kasus pelecehan dalam transportasi umum ini bisa diminimalisasi.

“Petugas kami siap membantu apabila pelanggan merasa ada gangguan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Kami mengimbau pelanggan bisa melaporkan agar bisa ditindaklanjuti” ujar dia.

Adapun proses perekrutan PLO dilakukan pada tanggal 2 hingga 7 Agustus 2022. Pengumuman mengenai tahapan perekrutan termuat dalam situs resmi www.transjakarta.co.id.

Sebelumnya, ramai diperbincangkan soal dugaan kasus pelecehan seksual dalam bus Transjakarta rute 3F (Kalideres-GBK).

Merespons hal ini, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simenjuntak mendesak PT Transjakarta kembali menempatkan petugas PJLP dalam busnya.

Beberapa tahun lalu, selalu ada petugas yang berjaga di dalam bus yang dikelola BUMD bidang transportasi ini. Namun, selama pandemi, jumlah pegawai Transjakarta dipangkas. Sehingga, hanya ada sopir yang mengemudi tiap bus dan sampai saat ini petugas dalam bus belum ditambahkan kembali.

"Kalau itu diadakan, mungkin akan lebih tertib dan orang lebih melihat itu. Memang akan menjadi beban APBD. Tapi, dengan banyaknya masalah, ada yang kelindas, pelecehan, saya kira harus kami tanggung biaya itu. Dengan jumlah yang begitu besar, mau tidak mau, itu kami biayai," ungkap Gilbert.