Malaysia: Kekerasan di Myanmar Semakin Parah

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan kekerasan di Myanmar masih berlanjut bahkan semakin parah.

“Sampai hari ini, belum ada kemajuan nyata pada  Konsensus Lima Poin  (5PC). Kekerasan terus berlanjut, bahkan semakin parah. Tidak ada konsultasi yang inklusif atau adil antara semua pemangku kepentingan utama dalam dialog ASEAN-junta. Junta memonopoli dan mempolitisasi bantuan kemanusiaan," tulis Saifuddin dalam unggahan Facebook miliknya sebagaiman dilansir ANTARA dari OANA/Bernama Jumat, 29 Juli.

Karena itu, menurut Saifuddin, KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada November mendatang perlu membuat keputusan besar tentang Konsensus Lima Poin (5PC).

Dia memberikan opsi mengenai konsensus itu  dengan pilihan-pilihan apakah harus dilanjutkan atau ditingkatkan dan apakah harus ada sesuatu yang baru untuk menggantikannya.

Setelah bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan utama termasuk pemerintah bayangan Myanmar (NUG) dan Dewan Permusyawaratan Persatuan Nasional (NUCC), Saifuddin berpendapat bahwa ASEAN perlu memiliki kerangka kerja yang memiliki solusi dan menjabarkan proses yang diperlukan untuk mencapai solusi tersebut.\

“Solusi akhirnya adalah Myanmar yang demokratis, inklusif dan adil, damai dan harmonis, makmur yang hak-hak sipil dan politiknya dijamin oleh Konstitusi,” kata dia.

Dia mengatakan dalam konteks ini, ASEAN perlu memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar dengan memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat.

Hal ini harus diikuti dengan konsultasi yang inklusif dan adil oleh semua pemangku kepentingan utama, untuk menemukan cara untuk mengimplementasikan kerangka ini, termasuk mengenai hal-hal atau proses seperti bantuan kemanusiaan yang adil dan transparan, rencana transisi dan pihak pelaksana (gencatan senjata, stabilisasi dan transisi), Konstitusi Rakyat, dan pemilihan umum yang bebas dan disepakati oleh semua.

“ASEAN perlu berperan sebagai fasilitator bersama dengan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, dengan partisipasi dan dukungan dari masyarakat internasional,” kata Saifuddin.

Sementara itu, Saifuddin mengatakan Malaysia akan mengangkat dua hal pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Phnom Penh pada 3 Agustus 2022.

Pertama, Malaysia akan menegaskan Myanmar tidak boleh mengirim perwakilan politik ke semua pertemuan tingkat menteri ASEAN dan kedua, dimulai dengan pertemuan itu sampai KTT ASEAN pada November, kerangka kerja untuk mengimplementasikan 5PC akan dibahas.

Pada April 2021, kepala junta Myanmar Min Aung Hlaing telah setuju untuk menerapkan 5PC yang menyerukan penghentian segera kekerasan, mengadakan dialog dengan semua pemangku kepentingan utama, penunjukan utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan delegasi untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar, serta untuk mengizinkan ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang di Myanmar.

Sejak kudeta pada 1 Februari 2021, sedikitnya 2.114 orang telah tewas di Myanmar oleh Dewan Administrasi Negara (SAC), yang dipimpin oleh Min, dalam kampanyenya untuk menekan oposisi yang meluas terhadap pemerintahan militer.

Terakhir, akhir pekan lalu, junta mengeksekusi empat aktivis pro demokrasi. Tindakan tersebut menuai kecaman di seluruh dunia.