Kepala BNPB di Garut: Ada Rumah Terdampak Banjir yang Harus Direlokasi karena Potensi Kena Lagi
Kapolda Jabar Irjen Suntana (kiri) bersama Bupati Garut Rudy Gunawan meninjau daerah yang terdampak banjir di Kampung Cimacan, Desa Haurpanggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (18/7/2022). ANTARA/Feri Purnama

Bagikan:

JAKARTA - Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bilang, beberapa rumah warga di daerah yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, harus direlokasi ke daerah yang lebih aman.

"Ada beberapa rumah warga yang harus direlokasi, karena kalau tinggal di situ pasti akan banjir lagi, terkena lagi," kata Suharyanto saat meninjau dampak banjir di Kampung Dayeuh Handap, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Selasa 19 Juli.

Hasil kajian sementara menunjukkan beberapa rumah berisiko tinggi terdampak banjir sehingga harus direlokasi ke daerah lain yang lebih aman.

Menurut dia, pemerintah akan mengusulkan relokasi rumah kepada warga yang terdampak banjir dan memfasilitasi pemindahan rumah warga ke daerah yang lebih aman dari dampak banjir bandang.

"Ini dalam proses negosiasi, dan penjelasan kepada masyarakat agar mereka mau direlokasi," katanya.

Dia mengemukakan, pemerintah akan menyediakan tempat relokasi rumah serta menyiapkan tempat tinggal sementara sampai proses relokasi rumah selesai.

Menurut dia, BNPB akan mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan dana sewa tempat tinggal sementara bagi warga terdampak banjir yang bersedia direlokasi rumahnya.

"Sambil menunggu relokasi juga ada masyarakat-masyarakat yang harus meninggalkan rumahnya, oleh Bupati dan Wakil Bupati Garut akan disiapkan rumah-rumah kontrakan, dan nanti dari BNPB akan membantu dana penghunian atau dana yang digunakan untuk mengontrak," katanya.

Ia menjelaskan pula bahwa BNPB bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten akan membahas langkah-langkah untuk mencegah dan meminimalkan dampak banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Garut.

"Kami akan melaksanakan kaji ulang bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, agar bencana yang sama tidak terulang," katanya.