JAKARTA - Komite Mahasiswa Antikorupsi (Komasi) melakukan pernyataan sikap terkait kasus dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa. Mereka meminta KPK untuk segera melakukan langkah lebih dalam terkait pengusutan kasus ini.
Dugaan gratifikasi tersebut dalam penggunaan pesawat jet pribadi, serta kejanggalan peningkatan harta kekayaan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa dalam LHKPN 2018-2019.
Firdaus Djuawid, juru bicara Komite Mahasiswa Antikorupsi (Komasi) meminta para penegak hukum untuk memeriksa Suharso lebih dalam. Hal ini perlu dilakukan agar kasusnya menjadi jelas dan masyarakat tidak terbingungkan.
"Saya melihat kasus ini sudah berkembang. Seharusnya para lembaga hukum seperti KPK, jika kasus sudah dilaporkan maka segera lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi," kata Firdaus Djuawid kepada wartawan, Jumat, 1 Juli.
Menurut Firdaus, jika Suharso merupakan orang yang bermoral maka bisa langsung mundur dari jabatannya. Sebab, telah banyak juga aksi yang meminta Suharso untuk mundur.
BACA JUGA:
"Laporannya kan jelas, ada nilai-nilai yang diduga kuat seperti penggunaan pesawat jet. Sebagai orang yang bermoral, mundurlah," katanya.
Sementara Ketua Umum DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Jaktim, M Amir Rahayaan mengaku prihatin dengan kasus Suharso yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, kasus ini merupakan suatu kejahatan extra ordinary crime.
"Kami para pemuda ini hadir, sebagai fungsi kontrol. Sesuai dengan data yang kami punya dan ada di media, ini merupakan dugaan kuat yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga negara," ucapnya.
Terkait
