JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan hunian tetap (Huntap) yang dibangun Kementerian PUPR untuk korban erupsi Gunung Semeru dapat terus dirawat dengan baik dan tidak dijual.
“Kami harap masyarakat bisa merawat Huntap ini dengan baik. Ini adalah salah satu yang perlu kita syukuri bersama dan jangan sampai dijual," kata Wapres saat meninjau lokasi Huntap di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Kamis, sebagaimana dikutip Antara dari siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis, 2 Juni.
Dari total 1.951 unit Huntap yang dibangun Kementerian PUPR, pembangunan telah selesai seluruhnya dan sekitar 300 unit sudah dihuni sejak Hari Raya Idul Fitri awal Mei 2022.
Wapres menjelaskan Huntap bagi korban erupsi Gunung Semeru yang belum dihuni, karena masih menunggu pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang melekat dengan bangunan Huntap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tengah mengupayakan penyelesaian dan ditargetkan selesai akhir Juli 2022.
"Saya meminta paling lambat 3 bulan ke depan seluruhnya sudah selesai, termasuk fasilitas pendukungnya, sehingga masyarakat sudah bisa masuk dan nyaman," ujar Wapres.
Ma’ruf Amin menuturkan pembangunan Huntap/Huntara ini merupakan bagian dari upaya pemindahan secara bertahap masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Desember 2021. Dengan adanya rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan, khususnya perekonomian keluarga.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan untuk konstruksi bangunan Huntap yang dibangun Kementerian PUPR sebanyak 1.951 unit telah selesai seluruhnya.
Huntap dibangun berukuran 6 m x 6 meter di atas lahan seluas 10x14 meter untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dan menyatu dengan Huntara.
"Desain dan spesifikasi teknis Huntap menggunakan konsep build back better dengan konsep rumah tahan gempa sistem RISHA. Seluruhnya menggunakan produk dalam negeri," kata Iwan.
BACA JUGA:
Iwan mengatakan selain bangunan hunian, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Ditjen Cipta Karya juga tengah menyelesaikan pembangunan sejumlah fasilitas untuk menambah kenyamanan bagi penghuni berupa jalan lingkungan, drainase dan dinding penahan tanah dengan realisasi pekerjaan sudah 95,6 persen.
"Selain itu, fasilitas air minum dengan progres 88,7 persen dan prasarana sanitasi berupa sistem pengolahan air limbah dengan progres 84,9 persen," ujar Iwan.
Secara rinci, kata Iwan, untuk instalasi air minum dibangun reservoir berkapasitas 300 meter kubik, pipa jaringan distribusi sepanjang 5.280 meter, dua unit broncapture, perlintasan dan asesoris untuk menyambung saluran rumah sebanyak 1.951 sambungan.
Total kapasitas penyediaan air minum sebesar 25 liter/detik untuk 2.000 KK yang bersumber dari Kali Tunggeng dengan debit 10 liter/detik, Kali Pitik 5 liter/detik (gravitasi), dan Hutan Bambu dengan debit 10 liter/detik dengan biaya sebesar Rp17 miliar.
Sementara itu, untuk prasarana sanitasi dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 80 - 500 KK dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 2000 KK. Anggaran pembangunannya sebesar Rp57,5 miliar.
Di lokasi Huntap juga dilengkapi fasilitas lain untuk mengakomodasi kegiatan sehari-hari warga, seperti fasilitas umum, masjid, sekolah, sarana olahraga, lapangan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pasar.
Huntap di Lumajang dibangun dengan anggaran sebesar Rp350,55 miliar oleh kontraktor PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya. Huntap ini mulai dibangun pada Januari 2022, untuk penerima manfaat berasal dari tujuh desa di Kabupaten Lumajang, yakni Desa Sumbersari, Desa Kebondeli Utara, Desa Kebondeli Selatan, Desa Curah Koboan, Desa Gumukmas, Desa Kamarkajang, dan Desa Kajar Kuning.