Imbas Biaya Perumahan dan Pendidikan yang Mahal, Perempuan Korsel Pilih Bekukan Sel Telur Tunda Memiliki Anak

JAKARTA - Banyak perempuan di Korea Selatan memilih membekukan sel telurnya dan tidak terburu-buru memiliki anak karena tingginya biaya perumahan dan pendidikan di negara itu.

Lim Eun-young, seorang pegawai negeri berusia 34 tahun, dilansir dari Reuters via Antara mengatakan, dirinya belum siap untuk memulai sebuah keluarga karena biaya dan karena dia baru mulai berkencan dengan pacarnya beberapa bulan yang lalu. Namun, khawatir tentang “jam biologisnya yang terus berdetak”, ia memutuskan membekukan beberapa sel telurnya pada November lalu.

Lim adalah salah satu dari sekitar 1.200 perempuan lajang yang belum menikah yang menjalani prosedur ini tahun lalu di CHA Medical Center. CHA adalah jaringan klinik kesuburan terbesar di Korsel dengan sekitar 30 persen pasar in vitro vertiization (IVF) atau proses bayi tabung.

"Ini sangat melegakan dan memberi saya ketenangan pikiran dengan mengetahui bahwa saya memiliki telur sehat yang dibekukan di sini," kata Lim.

Membekukan telur untuk menunda waktu reproduksi adalah pilihan yang semakin banyak dieksplorasi oleh perempuan di seluruh dunia. Namun di Korsel, sebagai salah satu negara dengan tingkat kesuburan terendah di dunia, lonjakan dramatis angka perempuan yang menggunakan layanan CHA sangat melegakan beban ekonomi dan kendala sosial yang mengarah pada keputusan untuk menunda atau bahkan tidak memiliki anak.

Tingkat kesuburan—jumlah rata-rata anak yang lahir dari seorang perempuan selama masa reproduksinya—di Korsel hanya 0,81 tahun lalu, dibandingkan dengan tingkat rata-rata1,59 di negara-negara OECD pada tahun 2020.

Angka itu juga terlepas dari jumlah yang sangat besar yang dikeluarkan oleh otoritas Korsel untuk subsidi dan tunjangan untuk keluarga dengan anak-anak.

Pemerintah menganggarkan 46,7 triliun won (sekitar Rp530,6 triliun) tahun lalu untuk mendanai kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi tingkat kelahiran yang rendah di negara itu.

Keengganan warga Korsel untuk memiliki anak utamanya disebabkan sistem pendidikan yang sangat kompetitif dan mahal, bukan hanya untuk sekolah tetapi juga les privat bagi kebanyakan anak sejak usia muda.

"Kami mendengar dari pasangan yang sudah menikah dan menonton acara TV realitas tentang betapa mahalnya membesarkan anak dalam hal biaya pendidikan dan segalanya, dan semua kekhawatiran ini diterjemahkan menjadi lebih sedikit pernikahan dan bayi," kata Lim.

Biaya perumahan juga melonjak. Rata-rata apartemen di Seoul, misalnya, menelan biaya sekitar 19 tahun dari pendapatan rumah tangga tahunan rata-rata Korsel, atau naik dari 11 tahun pada 2017.

Cho So-Young, seorang perawat berusia 32 tahun di CHA yang berencana untuk membekukan telurnya Juli mendatang, juga ingin berada di kondisi finansial yang lebih baik sebelum memiliki anak.

"Jika saya menikah sekarang dan melahirkan, saya tidak bisa memberi bayi saya lingkungan seperti yang saya miliki ketika saya tumbuh dewasa. Saya ingin perumahan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan makanan yang lebih baik untuk dimakan," kata dia.

Tetapi bahkan ketika keuangan kurang menjadi pertimbangan, menikah dipandang sebagai prasyarat untuk memiliki anak di Korsel. Hanya 2 persen dari kelahiran di Korsel terjadi di luar nikah dibandingkan dengan rata-rata 41 persen di negara-negara OECD.

Faktanya, sementara perempuan lajang Korsel dapat membekukan sel telur mereka, mereka tidak dapat secara legal menerima donasi sperma dan melakukan penanaman embrio kecuali menikah.

Ini adalah masalah yang disorot oleh Sayuri Fujita, seorang selebriti Jepang dan ibu tunggal berbasis di Korsel yang harus kembali ke Jepang untuk donor sperma.

Menurut profesor studi kesejahteraan sosial di Seoul’s Women University Jung Jae-hoon, kebiasaan itu perlu diubah.

Ia mencatat pernikahan di Korsel turun rekor terendah 192.500 tahun lalu, atau menurun sekitar 40 persen dari satu dekade sebelumnya.

Bahkan ketika melihat tingkat pernikahan pada tahun 2019 untuk mengabaikan dampak pandemi, penurunannya masih sangat besar yaitu 27 persen.

"Setidaknya yang bisa dilakukan pemerintah adalah tidak menghalangi orang-orang di luar sana yang bersedia menanggung beban keuangan untuk memiliki bayi," ujar dia.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah statistik yang menunjukkan penurunan tajam dalam keinginan untuk memiliki anak sama sekali.

Sekitar 52 persen orang Korea Selatan di usia 20-an tidak berencana untuk memiliki anak ketika mereka menikah. Angka tersebut melonjak dari 29 persen pada tahun 2015, menurut survei yang dilakukan pada 2020 oleh kementerian gender dan keluarga negara tersebut.