Meski Nama Pj Gubernur Bisa Dapat Masukan, Wagub DKI Klaim Tak Mau Campuri Pemilihan Pengganti Anies

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim pihaknya tak mau mencampuri proses pemilihan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

Meskipun, Kemendagri bisa menerima masukan dari berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, hingga daerah untuk menjaring nama-nama Penjabat Gubernur yang akan dipilih nanti.

"Soal Pj Gubernur, kami enggak mau mencampuri ke wilayah itu. Kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 12 Mei malam.

Siapapun Pj Gubernur DKI yang akan dipilih nanti, Riza menekankan sosoknya harus memiliki kemampuan memimpin Jakarta selama kosongnya jabatan Gubernur DKI setelah Anies Baswedan lengser.

"Kriteria dan syaratnya kita ketahui bersama secara umum. Yang penting, nanti siapapun yang ditugaskan kita dukung bersama, pasti yang ditugaskan adalah orang yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik," ungkap Riza.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan tiga nama calon penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan tengah disaring. Nantinya, nama itu akan diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada September.

"Untuk tiga nama diajukan ke Pak Presiden. Sama yang nanti bulan Oktober (DKI Jakarta) sebulan sebelumnya, lah, September kita nanti akan sudah dapat nama, kita ajukan ke Bapak Presiden," kata Tito kepada wartawan di Gedung Kemendagri.

Sementara untuk pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta akan dilakukan pada Oktober. "Bulan Juli Aceh, Oktober DKI Jakarta," ujar eks Kapolri tersebut.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan kriteria Pj Gubernur DKI Jakarta. Siapapun yang dipilih, dia harus seorang pejabat pimpinan tinggi madya.

"Dia harus seorang pejabat pimpinan tinggi madya, jadi dia eselon satu. Kita masih dalam tahap menerima masukan. Apakah yang bersangkutan ada masalah atau tidak, kita profiling, apakah potensi ada kasus atau tidak," ucapnya.

Sejak awalnya Kemendagri mengusulkan nama-nama penjabat kepala daerah kepada Presiden Jokowi. Nama yang diusulkan itu sudah melalui proses penjaringan dan meminta masukan dari kementerian/lembaga hingga tokoh masyarakat.

"Seperti misanya, Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat mengajukan nama-nama, juga di Banten dan lain-lain. Kemudian usulan itu kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden melaksanakan sidang tim penilai akhir yang dipimpin langsung Bapak Presiden yang diikuti oleh sejumlah menteri," imbuh Tito.