PMI Singapura Merasa Dipersulit Pulang ke Indonesia, Ganjar: Kalau Ada yang Nakal, Kita Sikat

SEMARANG - Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura mengadu saat bisa berkomunikasi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menggelar Open House Virtual.

Keluhan disampaikan perwakilan PMI di Singapura asal Salatiga, Yuli. Menurutnya, PMI di Singapura sedang resah karena muncul isu terkait aturan yang menyulitkan kepulangan mereka ke Indonesia.

"Terima kasih sudah bersedia menyapa kami pak. Mohon izin menyampaikan, ini komunitas PMI di Singapura, saat ini banyak yang urung niat untuk pulang karena isu e-KTKLN yang diberlakukan lagi," kata Yuli pada Ganjar.

E-KTKLN adalah elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang diterbitkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai tanda PMI memenusi syarat untuk bekerja ke luar negeri.

“Saya sudah tiga tahun tidak lihat keluarga. Saya dan teman-teman memohon bantuan untuk bisa diinformasikan ke petugas BP2MI yang di bandara supaya tidak mempergunakan isu KTKLN dengan mafia yang harus bayar,” kata Yuli.

Kegelisahan Yuli dan PMI di Singapura ini tak lepas dari lamanya waktu e-KTKLN. Apalagi, kata Yuli, waktu cuti yang didapat hanya dua minggu.

Menanggapi keluhan tersebut, Ganjar yang didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Sakina Rosellasari akan segera menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi.

“Ada syarat yang kadang-kadang membikin mereka ketakutan, waduh aturannya rumit, minta dibantu. Maka saya bilang kalau nanti ada isu-isu itu biar diklarifikasi dulu dengan dinas tenaga kerja kami,” jelas Ganjar merespons keluhan PMI itu.

Ganjar juga memerintahkan Disnakertrans untuk mengawal langsung proses kepulangan PMI tersebut. Ganjar mengatakan, bila persyaratan yang ditakutkan oleh PMI itu sesuai dengan ketentuan regulasi maka mereka harus mengikuti aturan.

“Kalau memang ada yang mengganggu nanti ketika mereka pulang di bandara kalau perlu Jawa Tengah menjemput mereka. Kita jemput mereka penghubung kita minta untuk nungguin, kalau memang ada yang nakal kepada PMI kita tak sikat. Tapi kalau itu regulasi ya harus ikut,” tegas Ganjar seperti dikutip dari keterangan tertulis Pemprov Jateng, Selasa 3 Mei.