Bagikan:

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal perbaikan ekosistem mangrove dan infrastruktur jalan yang rusak ke sentra produksi garam di kawasan Tambak Garam Rakyat, Desa Rawaurip, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

“KSP tidak hanya menampung keluhan dan aspirasi masyarakat, tapi kami juga melakukan upaya debottlenecking (menghilangkan hambatan) semua permasalahan yang menghambat kepentingan nasional. Apa yang menjadi keluhan masyarakat petani garam menjadi perhatian pemerintah,” kata Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Cirebon, Kamis 7 April.

Dikutip Antara, upaya perbaikan ekosistem mangrove, infrastruktur jalan dan selanjutnya mengatasi pendangkalan sungai karena sedimentasi, merupakan tindak lanjut laporan masyarakat petani garam yang disampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat berkunjung ke Desa Rawaurip pada 8 Oktober 2021.

Febry bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat pada Kamis ini meninjau kondisi jalan produksi sepanjang 3,5 km yang rusak dan menghambat akses petani garam.

“Jalan produksi ini penting karena dipergunakan untuk mengangkut garam rakyat dari sentra-sentra produksi. KSP akan melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk penentuan jangka waktu perbaikan jalan, lebih cepat lebih baik, sebelum musim kemarau,” katanya.

Febry menyampaikan KSP juga aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan lembaga terkait dalam penanganan kerusakan ekosistem mangrove.

Para petani garam di Rawaurip sebelumnya mengeluhkan ancaman gagal panen akibat banjir rob.

Untuk mengatasi itu, KSP bersama kementerian/lembaga terkait berkoordinasi untuk merevitalisasi 25 hektare lahan mangrove guna mencegah abrasi air laut yang dapat merusak area tambak garam.

Selanjutnya, untuk menanggulangi potensi banjir, KSP bersama Balai Besar WIlayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung akan menangani pendangkalan Sungai Cimanis Bangka Deres akibat sedimentasi.

Sejumlah alat berat, kata Febry, telah dikerahkan di aliran sungai sepanjang 700 meter itu. Proses pengerukan akan terus dilakukan hingga mencapai 3,5 kilometer.

“Rangkaian kerja kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat ini merupakan komitmen untuk melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir dan membantu petani garam berproduksi secara maksimal sehingga meningkatkan kesejahteraan,” kata Febry.