JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) harus ditanamkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman bahaya, seperti konflik yang datang dari dalam dan luar negeri.
"Praja harusnya sejak dini sudah mulai ditanamkan pikiran kewaspadaan terhadap adanya ancaman. Kewaspadaan terhadap konflik yang disebabkan dinamika nasional," kata Ketua Dewan Analisis Strategi BIN Letjen (Purn) Muhammad Munir saat kuliah umum di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Antara, Kamis, 31 Maret.
Muhammad Munir hadir di tengah praja IPDN mewakili Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menyampaikan tentang keberagaman tinggi yang dimiliki oleh Indonesia akan memicu potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik.
Salah satu cara mengelola konflik tersebut yaitu dengan membangun identitas nasional yang merupakan tugas negara.
Ia menyampaikan praja IPDN yang berada di posisi strategis karena lahir di Generasi Z yakni usia produktif dengan jumlah yang besar ini diharapkan mampu memperkuat identitas nasional tersebut pada saat mengabdi kepada masyarakat sebagai pamong praja.
Munir menyampaikan terkait ancaman yang harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia yakni ancaman dari luar yang bisa didapat karena ada dinamika global dan regional, juga ancaman dari dalam negeri yang timbul karena adanya perbedaan pada unsur SARA.
Tak hanya itu, Munir juga menyampaikan praja IPDN harus mampu menjadi perekat sosial untuk meminimalisasi terjadinya konflik dalam masyarakat.
Rektor IPDN Hadi Prabowo yang hadir dalam acara itu menambahkan, praja sangat membutuhkan wawasan pemahaman dari BIN agar nanti bisa memahami yang dimaksud dengan radikalisasi, terorisme, dan sebagainya.
Pemahaman itu, kata dia, akan membantu menumbuhkan karakter yang lebih baik pada saat melakukan pengabdian kepada masyarakat.
"Negeri kita adalah negeri kepulauan dengan berbagai suku, karakter dan keragaman. Tentunya praja yang dari seluruh nusantara ini nanti akan bertugas sebagai garda terdepan pemerintahan. Maka kalian harus bersikap proaktif dan sensitif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara," kata Rektor.
Ia mengatakan tradisi kuliah umum yang dilaksanakan IPDN dengan menghadirkan pejabat negara, praktisi, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah bukan kementerian merupakan upaya untuk menjadi lebih baik, memahami, mengetahui terhadap isu-isu yang aktual dan faktual.
"Selain itu juga guna membentuk suatu pemikiran yang lebih analisis di dalam menyikapi permasalahan dan dinamika yang berkembang," kata Hadi.
Dalam acara kuliah umum bertemakan "Optimalisasi Peran Badan Intelijen Negara Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kerawanan Konflik Sosial dan Keamanan Nasional" itu dihadiri unsur pejabat IPDN dan Ketua Bidang Pertahanan Dewan Analisisa Strategis BIN Marsekal Muda TNI Andrian Watimena.
BACA JUGA:
Dalam acara itu, IPDN menganugerahkan tanda penghargaan Kartika Astha Brata Utama kepada Kepala BIN Budi Gunawan atas kontribusinya kepada IPDN, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masyarakat, ilmu pemerintahan dan berprestasi di bidang pemerintahan.
Selain Kepala BIN, IPDN juga menganugerahkan tanda penghargaan Kartika Pamong Praja Muda dan Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kepada Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto.