Pemkot Yogyakarta Izinkan PTM 100 Persen

YOGYAKARTA  - Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan izin kepada sekolah di daerah tersebut untuk kembali menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan 100 persen kapasitas.

"Dari evaluasi yang dilakukan berdasarkan kondisi beberapa hari terakhir, maka PTM kembali diizinkan digelar dengan 100 persen kapasitas," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi dikutip Antara, Senin, 28 Maret.

Dia mengatakan dalam 10 hari terakhir tidak ada laporan kasus positif COVID-19 dari warga sekolah, baik dari siswa, guru, maupun tenaga kependidikan.

Selain itu, katanya, seluruh sekolah di Kota Yogyakarta dipastikan sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang protokol kesehatan yang memadai untuk menjalankan PTM dengan kapasitas penuh.

"PTM dengan kapasitas penuh ini juga diharapkan dapat meningkatkan persiapan siswa kelas 6 SD dan 9 SMP yang sebentar lagi akan menjalani ujian akhir atau ujian kenaikan kelas untuk siswa lain," katanya.

Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu dari TK, SD, dan SMP.

"Kebijakan ini tetap dikembalikan ke sekolah. Tergantung kesiapan dari tiap-tiap sekolah. Jika baru siap menjalankan 50 persen kapasitas ya tidak apa-apa. Secara prinsip kami memberikan izin untuk menggelar PTM 100 persen kapasitas," katanya.

Ia menegaskan akan segera meliburkan sekolah sementara waktu apabila nanti diketahui ada temuan kasus COVID-19 saat PTM.

Saat PTM kembali diizinkan digelar dengan 100 persen kapasitas, Heroe mengingatkan guru, siswa, dan orang tua untuk bertanggung jawab menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin.

"Sebaiknya orang tua menjaga anaknya untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Jika tidak mendesak, maka lebih baik menghindari bepergian ke daerah yang kasusnya tinggi," katanya.

Kepala SMP Negeri 2 Yogyakarta Widayat Umar mengatakan masih menjalankan PTM 50 persen dari total kapasitas dengan memprioritaskan siswa di kelas 9 yang akan menghadapi asesmen standarisasi pendidikan daerah (ASPD).

"Jika sudah diizinkan, maka kami tunggu kebijakan resmi dari pemerintah daerah baru kami jalankan," katanya.

Saat ini, siswa kelas 9 menjalani pembelajaran luring di sekolah dengan kapasitas penuh, sedangkan siswa kelas 7 dan 8 masuk sekolah bergantian.

"Kondisi sekolah juga menjadi pertimbangan karena sekolah tidak terlalu luas sehingga jika seluruh siswa masuk, 600 siswa, maka berpotensi terjadi kerumunan," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Budhi Asrori mengatakan akan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan pengawasan ketat ke sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan secara disiplin.