Pilkada Tak Ditunda Pemerintah, IDI: Kita Ini Masih di 'Lereng' Perkembangan Kasus COVID-19

JAKARTA - Sekretaris Tim Audit dan Advokasi Kematian Dokter Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mahlil Ruby mengaku tidak bisa mencegah kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang tetap melangsungkan Pilkada 2020.

Namun, Mahlil mengingatkan bahwa saat ini keadaan kasus COVID-19 di Indonesia diibaratkan baru berada di lereng. Artinya, perkembangan kasus yang tercatat saat ini masih bisa terus melonjak tinggi.

"Kalau kita lihat, sampai hari ini kita masih di lereng, bukan di puncak atau sudah turun lereng. Apabila (pilkada) memang terus dilanjutkan, PB IDI juga tidak dapat mencegah (pelaksanaan pilkada), tapi hanya meminta kepada pemerintah menjamin, mulai sekarang meningkatkan kepatuhan," kata Mahlil dalam diskusi webinar, Kamis, 24 September.

Mahlil beranggapan, saat ini pemerintah belum berusaha mengefektifkan pekerjaan pelayanan kesehatan khusus COVID-19. Itu sebabnya, saat ini sudah ada lebih dari 115 dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia. 

"Ini menjadi suatu refleksi, gambaran menyatakan ada ketidakefektifan yang bekerja di tingkat pelayanan. Apakah itu ketersediaan APD, standarisasi ruangan, dan alat kesehatan. Ini bagi kami yang masih mengkhawatirkan saat ini," jelasnya.

Oleh sebab itu, kata Mahlil, IDI meminta pemerintah melakukan evaluasi maupun peningkatan kapasitas dan kompetensi rumah sakit atau fasilitas kesehatan.

Mahlil menyarankan pemerintah jangan hanya berpedoman kepada zona hijau dalam penanganan kapasitas fasilitas kesehatan. Sebab, dikhawatirkan akan ada banyak penularan COVID-19 dalam pelaksanaan tahapan pilkada.

"Kalau kita berasumsi, katakanlah ada 5 juta orang berkumpul dari 270 daerah. Katakan 5 persen positif yang tersebar dari orang-orang," tutur Mahlil.

"Artinya, ada 10 ribu tempat tidur yang kita butuhkan untuk kasus berat, di luar OTG atau kasus-kasus ringan. Ini yang perlu dipersiapkan sebelumnya," jelas dia.