BADUNG - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan penyelenggaraan Sidang Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di BICC Nusa Dua, Bali, pada 20–24 Maret 2022 memberi Indonesia posisi yang strategis.
“IPU di Bali tentu saja sangat strategis karena sebagai tuan rumah Indonesia dapat berperan aktif membahas dan mengusulkan solusi untuk permasalahan global,” kata Puan di BICC Nusa Dua dikutip Antara, Sabtu, 19 Maret.
Puan menjelaskan posisi strategis itu terlihat dari peran Ketua DPR RI yang akan memimpin seluruh sidang tingkat Majelis IPU di Bali.
“Secara otomatis Ketua DPR RI akan memimpin seluruh persidangan sebagai president of assembly dan tentu saja harapan kami melalui IPU, maka Indonesia dapat memimpin tercapainya seluruh resolusi yang diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan global,” terang Puan.
Dengan demikian, Puan akan memimpin jalannya sidang yang diikuti 1.000 delegasi dari 115 negara anggota IPU.
Tema utama yang akan dibahas dalam Sidang Ke-144 IPU mengenai dampak perubahan iklim.
Presiden IPU Duarte Pacheco yang tiba di lokasi acara menerangkan perubahan iklim merupakan masalah nyata yang dihadapi seluruh warga di dunia.
Pacheco menegaskan pihaknya tidak sekadar membahas dan berdiskusi soal itu, tetapi membuat aksi nyata yang konkret.
BACA JUGA:
Di samping dampak perubahan iklim, isu lain yang menjadi sorotan Sidang Ke-144 IPU mencakup masalah gender, anak muda dalam politik, dan konflik antara Rusia- Ukraina.
“Kami tidak bosan-bosan untuk mendesak seluruh pihak yang berkonflik untuk segera gencatan senjata,” kata Pacheco.
Kemudian, isu lain yang menjadi sorotan adalah pemerataan vaksin COVID-19.
“Indonesia akan mengutamakan keadilan di seluruh negara terkait dengan (distribusi) vaksin karena bagaimana kita bisa mengakhiri pandemi COVID-19 di seluruh dunia, kalau tidak dengan vaksin yang didistribusikan secara)merata di semua negara,” kata Puan.
Untuk pertama kalinya, Indonesia menjadi tuan rumah sidang IPU.
Inter-Parliamentary Union (IPU) merupakan kerja sama antarparlemen lintas negara yang menjadi forum demokrasi terbesar kedua dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Terkait
