JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk mengurusi masalah kepemilikan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi food estate atau lumbung pangan di Indonesia. Sebab, masalah kepemilikan lahan menjadi kendala dalam pelaksanaan program tesebut.
"Masih terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan yaitu yang terkait dengan kepemilikan lahan di area food estate dan ini kemudian menimbulkan sedikit masalah. Tapi saya yakin Menteri ATR/BPN bisa segera menuntaskan ini karena ini menyangkut area yang luas," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai food estate yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 September.
Eks Gubernur DKI ini menjelaskan, pemerintah menyiapkan dua provinsi untuk program lumbung pangan ini yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Di provinsi Kalteng, lumbung pangan ini akan berada di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Sementara, untuk Sumut, lokasinya bakal berada di Kabupaten Tumbang Pasundutan.
Nantinya, jika lokasi yang dia sebutkan tadi telah siap maka program ini akan makin diperluas di sejumlah provinsi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.
"Ini yang ingin kita prioritaskan terlebih dahulu meskipun kita juga ada rencana melanjutkan setelah mulai pengerjaan di lapangan," ujarnya.
Selanjutnya, Jokowi memerintahkan kepada para menterinya untuk menyelesaikan perumusan rencana induk pelaksanaan food estate. Proyek ini kata dia, diperlukan masterplan atau rancangan yang jelas. Untuk di wilayah Kalimantan Tengah, dirinya memaparkan luas lahan yang akan digunakan mencapai 148 ribu hektare.
Area ini sudah termasuk wilayah irigasi dan yang akan digunakan untuk menanam padi. Sedangkan untuk area non-irigasi yang bisa digunakan untuk menanam singkong maupun jagung dan peternakan mencapai 622 ribu hektare.
"Master plan ini penting sekali sehingga seluruh aspek bisa dilihat dan diselesaikan," tegasnya.
Terakhir, Jokowi juga meminta agar infrastruktur pendukung akses jalan menuju food estate tersebut segera dikerjakan. Harapannya, setelah rampung, alat pertanian modern bisa masuk ke area tersebut.
Selain itu, dia juga memerintahkan anak buahnya melakukan kajian masalah pembiayaan termasuk model bisnis lumbung pangan tersebut. "Kalau sudah benar model bisnis ini akan kita guakan di provinsi yang lain. Tapi saya kira yang ini harus benar dulu," pungkasnya.
Terkait
